Setelah Soekarno melarang Masyumi dan Soeharto menolak memulihkannya, Natsir mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Giat bersuara antisekularisasi.
Azan magrib bersenandung di ujung hiruk-pikuk Tanah Abang, Jakarta. Kios dan toko di jantung dagang itu baru saja mengunci pintu. Seruan muazin tersiar dari pengeras suara Masjid Al-Munawwarah, Jalan Kampung Bali I, Rabu dua pekan lalu. Masjid 20 x 15 meter ini berjarak seratus meter dari pusat niaga. Likuran pria segera membangun dua saf salat.
Pada gang empat meter, masjid dua lantai itu menyimpan titik penting perjalanan sejarah Mohammad Natsir. Di sini, 41 tahun lalu, persisnya 27 Februari 1967, Natsir mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Lembaga penyeru akidah dan nilai Islam ini tercatat dalam Akta Notaris Syahrim Abdul Manan Nomor 4, tanggal 9 Mei 1967. Sejumlah tokoh Masyumi punya andil.
Mereka bekas Menteri Agama H M. Rasjidi, bekas Menteri Luar Negeri Mohammad Roem, dan bekas Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia-Gubernur Bank Sentral Sjafroedin Prawiranegara. Ada bekas perdana menteri Burhanuddin Harahap; Kasman Singodimedjo; Osman Raliby; Yunan Nasution; dan bekas Duta Besar untuk Irak, Datuk Palimo Kayo. ”Di Dewan Dakwah Pak Natsir berpolitik melalui dakwah,” kata Ketua Umum Dewan Dakwah Syuhada Bahri, 54 tahun.
Sebelumnya, kata Syuhada, saat memimpin Masyumi, Natsir berdakwah di medan politik. Dewan Dakwah lahir tujuh bulan setelah Natsir keluar dari penjara di Jalan Keagungan, Jakarta, akibat Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta. Keterlibatan Natsir dalam ”pemberontakan” ini mendorong Presiden Soekarno memberangus Masyumi pada 1960. Januari 1967, bekas petinggi Masyumi meminta Orde Baru merehabilitasi partai berasas Islam ini. Tapi Soeharto menolak.
Menurut Yusril Ihza Mahendra, penulis disertasi yang membandingkan Masyumi dengan Jamaat al-Islami Pakistan, Dewan Dakwah lahir untuk melanjutkan napas hidup dakwah. Saat mendirikan Masyumi pada 1945, Natsir memang mendedikasikan partai untuk Islam. Jadi, kata dia, meski Masyumi tidak lagi ada, Natsir tetap berdakwah.
Ada pendapat yang menyebut Dewan Dakwah lahir karena Natsir ingin membendung giatnya penyebaran agama selain Islam, terutama Kristen. Yusril menyebut, saat itu, organisasi Islam yang lahir lebih dulu kurang peduli terhadap soal ini. Tapi Amien Rais, bekas Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah yang dekat dengan Natsir, menyatakan tak setuju atas persepsi ini. ”Saya kira bukan karena Kristen,” katanya.
Bagi Amien, dakwah sudah mendarah daging dalam tubuh Natsir. Penyebaran Kristen tak menjadi faktor penting, meski sikap keras Natsir terhadap Gereja tampak menjelang kedatangan Paus Yohanes Paulus II ke Indonesia Pada 1989. Ia bersama Rasjidi, KH Masjkur, dan KH Rusli Abdul Wahid mengirim surat ke Vatikan. Isinya, meminta Paus tidak menyalahgunakan diakonia, pelayanan masyarakat, untuk mengkristenkan orang. Pada 1976 pemimpin Islam, Katolik, dan Kristen dalam konferensi internasional tentang misi Kristen serta dakwah Islam di Chambessy, Swiss, sepakat untuk tidak saling memurtadkan.
Di Munawwarah, tokoh Masyumi itu membuat daftar masalah dakwah Islam. Salah satunya, perlu membangun sistem, mutu, dan teknik dakwah Islam. Mereka merumuskan program kerja melatih mubalig (penceramah agama) dan calon mubalig. Dewan Dakwah juga membuat riset penyokong dakwah. Aneka buku, majalah, dan brosur dicetak untuk membekali juru dakwah ilmu keagamaan serta ilmu pengetahuan umum.
Dewan Dakwah membangun strategi dakwah di semua lini, termasuk sekolah, kampus, pesantren, dan daerah terpencil di Indonesia. Natsir ingin Dewan Dakwah menggarap lapangan dakwah yang tidak dikerjakan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persatuan Islam. Menurut Syuhada, Dewan Dakwah justru untuk mendukung organisasi Islam itu. ”Kami ibarat generator di belakang rumah, tapi cahayanya menerangi semua ruang,” katanya.
Natsir melihat, Indonesia awal Orde Baru masuk fase dijauhkannya masyarakat dari urusan ideologi dan politik. Natsir dan kalangan Dewan Dakwah cemas akan sekularisasi yang menggila. Ini merujuk pada Nurcholish Madjid, yang mengusung pembaruan Islam berkredo ”Islam yes, partai politik Islam no”. Buku Ahmad Wahib, Pergolakan Pemikiran Islam, dan buku tulisan bekas Rektor Institut Agama Islam Negeri Jakarta Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, dianggap turut menyuburkan sekularisasi.
Di panggung dunia, Natsir bukan orang kemarin sore. Pada 1957 ia pernah memimpin sidang Muktamar Alam Islami atau Kongres Islam Dunia di Damaskus, Suriah. Nama Natsir kian moncer di forum dunia Islam setelah mendirikan Dewan Dakwah. Pada 1967 ia wakil Presiden Muktamar Alam Islami yang bermarkas di Karachi, Pakistan. Pada 1969 Natsir menjadi anggota World Muslim League, Mekkah, Arab Saudi.
Tiga tahun kemudian Natsir menjadi anggota Majlis A’la al-Alam lil Masajid (Dewan Masjid Sedunia), berpusat di Mekkah. Pada 1980 dia menerima penghargaan dari Raja Faisal dari Arab Saudi karena berjasa pada Islam. Pada 1985 menjadi anggota Dewan Pendiri The International Islamic Charitable Foundation, Kuwait. Setahun berikutnya Natsir menjadi anggota Dewan Pendiri The Oxford Centre for Islamic Studies, London, Inggris, dan anggota majelis Umana’ International Islamic, University, Islamabad, Pakistan.
Natsir berkantor di Dewan Dakwah, yang semula ruang bersekat kayu lapis lantai dua Munawwarah. Pada 1973, kata Syuhada, Dewan Dakwah pindah ke Jalan Kramat Raya 45, Jakarta. Setahun kemudian pindah ke Jalan Diponegoro 42, rumah Rasjidi. Saat itu, Rasjidi Direktur Kantor Rabithah Alam Islami di Jakarta. Satu setengah tahun kemudian, Natsir memindahkan Dewan Dakwah kembali ke Kramat Raya. Di sana, kini berdiri gedung Dewan Dakwah berlantai delapan dan Masjid Al-Furqon.
Anwar Ibrahim, saat menduduki posisi Menteri Pertanian dan Menteri Pendidikan Malaysia pada 1980-an, kerap bertandang ke rumah Natsir di Jalan Cokroaminoto 45, Jakarta, tanpa protokoler. Tapi Yusril Ihza Mahendra, saat masih mahasiswa Hukum Universitas Indonesia, adalah orang yang dididik langsung oleh Natsir. Mereka aktif di Lembaga Islam untuk Penelitian dan Pengembangan Masyarakat di Cikini.
Di kantornya di Kramat Raya, tamu Natsir tak berhenti mengalir. Syuhada, yang lima tahun seruangan dengan Natsir sejak 1976, mengisahkan tamu datang dari berbagai penjuru Indonesia, mulai pagi hingga petang. Kepentingannya, mulai urusan sekolah, dakwah, permohonan bantuan, hingga konsultasi masalah perkawinan. ”Tak sedikit orang dari jauh bertamu sekadar minta nama untuk anaknya,” ujar Syuhada.
Sumber : Laporan Utama Majalah Tempo Edisi 21/XXXVII/14 – 20 Juli 2008
Dari dalam tahanan, Natsir mendorong pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia. Orde Baru tak membalas jasa itu.
SUDAH empat tahun lebih Mohammad Natsir menghuni Wisma Keagungan, rumah tahanan di daerah Kota, Jakarta Pusat. Rezim Orde Lama mengerangkengnya karena dianggap ”melawan arus” dengan mendirikan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia pada 1958. Sebelumnya ia dua tahun menjadi tahanan di Batu, Jawa Timur.
Soekarno memberaikan rekan pergerakan Natsir: Sjafroeddin Prawiranegara dibuang ke Kedu dan Burhanuddin Harahap ke Pati. Sumitro Djojohadikusumo lebih dulu lari ke luar negeri. Di Wisma Keagungan, Natsir bergabung dengan Sutan Sjahrir dari Partai Sosialis, yang juga dipenjarakan Orde Lama.
Natsir masih dalam jeruji penjara ketika kekuasaan Soekarno tenggelam. Pada masa transisi, Pejabat Presiden Soeharto mengirim utusan: Sofjar, seorang perwira Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), yang kelak pensiun sebagai brigadir jenderal. Soeharto ketika itu masih menjabat Panglima Komando Cadangan. ”Orang suruhan itu ipar dari keponakan saya, yang bekerja di Departemen Penerangan,” kata Natsir, dalam sebuah wawancara dengan Agus Basri, mantan wartawan Tempo.
Utusan Soeharto itu bicara tentang usaha pemerintah memulihkan hubungan dengan Malaysia. Ketika itu komunikasi Jakarta dan Kuala Lumpur hancur akibat Soekarno melancarkan operasi ”Ganyang Malaysia”. Pada awal kekuasaannya itu, Soeharto berniat merajut kembali hubungan.
Soeharto mengirim dua orang kepercayaannya ke Kuala Lumpur, yaitu Ali Moertopo dan Leonardus ”Benny” Moerdani. Pemerintah Malaysia tidak menyatakan keberatan dengan utusan itu. Tapi, seolah menghindar, Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman meninggalkan Kuala Lumpur sehari sebelum delegasi dari Jakarta datang.
Misi Ali dan Benny gagal. Natsir pun menjadi harapan. Ia dikenal dekat dengan Abdul Rahman. Mereka beberapa kali bertemu, ketika bangsawan asal Kedah itu berkunjung ke Indonesia. Sofjar bertanya cara memulihkan hubungan kedua negara. Natsir menjawabnya dalam surat pendek: ”Ini ada niat baik dari pemerintah Indonesia untuk memperbaiki hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Mudah-mudahan Tengku bisa menerima.”
Sofjar membawa tulisan tangan Natsir itu ke Kuala Lumpur. Dengan bantuan Tan Sri Ghazali Shafii, yang lama duduk dalam kabinet, surat sampai ke tangan Abdul Rahman. Segera setelah membaca surat Natsir, ia berkata, ”Datanglah mereka besok di tempat saya.” Delegasi Indonesia diterima esok harinya. Hubungan kedua negara berangsur cair.
Menurut Deliar Noer, peraih gelar doktor pertama dalam bidang ilmu politik di Indonesia, Natsir menyambut kelahiran rezim baru dengan penuh harapan. ”Ia berharap penyelewengan pemerintahan Soekarno bisa diluruskan,” Deliar menulis dalam Membincangkan Tokoh-Tokoh Bangsa.
Natsir mengeluarkan pernyataan pers yang mendukung Orde Baru, atas permintaan Soedjono Hoemardani, asisten pribadi Soeharto. Permintaan itu disampaikan mantan Duta Besar Republik Indonesia di Roma, Mohammad Rasjid. Sebagai imbalannya, Soedjono berjanji memberikan keleluasaan kepada Natsir dalam melakukan gerakan politik. Ternyata itu janji kosong belaka.
Dibebaskan dari tahanan pada awal 1966, Natsir berniat menghidupkan kembali Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), partai yang berdiri pada November 1945 dan dibubarkan oleh Soekarno 15 tahun kemudian.
Pada 15 Agustus 1966, apel akbar umat Islam digelar di Masjid Al-Azhar, Jakarta. Sekitar 50 ribu orang hadir, termasuk Sjafroeddin dan tokoh pergerakan seperti Prawoto Mangkusasmito, Asaat, Mohammad Roem, dan Kasman Singodimedjo. Mereka menuntut pemerintah mengizinkan pendirian kembali Masyumi.
Soeharto menolak. Tumbuhnya kembali partai-partai lama dianggap akan memicu persoalan. Soeharto juga melarang tokoh Masyumi memimpin partai yang baru didirikan, yaitu Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Para tokoh pergerakan Islam awalnya berharap Natsir memimpin partai itu. Melihat situasi yang tak mungkin, Mohammad Roem dijadikan alternatif. Ternyata ini pun tak berhasil.
Walau terpilih menjadi ketua umum dalam Kongres I Parmusi di Malang, 4-7 November 1968, Roem dilarang tampil. Penguasa belakangan merestui H.M.S. Mintaredja yang akomodatif dengan pemerintah. Dialah yang kemudian mengubah Parmusi menjadi Muslimin Indonesia, lalu berfusi dengan PSII, Perti, dan Nahdlatul Ulama ke dalam Partai Persatuan Pembangunan pada 1973.
Menurut Yusril Ihza Mahendra, yang pernah bekerja seruang dengan Natsir di Lembaga Pusat Pengembangan Masyarakat, Cikini, Jakarta, sang tokoh tak kecewa dengan kegagalan menghidupkan kembali Masyumi. Belasan tahun kemudian, Natsir berkata kepada Yusril: ”Partai itu kan tergantung kita. Kalau merasa tidak perlu ada partai, nggak usah bikin partai.” Natsir pun keluar dari jalur politik: mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.
Toh, ia tetap banyak membantu rezim Soeharto. Pada 1971, misi Soeharto ke Jepang untuk memperoleh kredit gagal. Tak lama setelah itu, Natsir berkunjung ke Jepang. Ia bertemu dengan tokoh-tokoh Kaidanren, organisasi pengusaha negeri itu. Ia meyakinkan kelompok pengusaha itu agar tak mengabaikan Indonesia.
Para pengusaha itu menjelaskan bahwa Soeharto datang pada waktu yang salah. Mereka berharap kunjungan dilakukan setelah Undang-Undang Kredit selesai dibuat. Mereka juga telah menyampaikan hal itu sebelumnya kepada Departemen Luar Negeri Indonesia. Tapi Soeharto tetap pergi.
Takeo Fukuada, yang ketika itu menjadi Menteri Keuangan Jepang, mengatakan pada 1993, ”Beliaulah yang meyakinkan kami tentang perjuangan masa depan pemerintah Orde Baru di Indonesia.” Walhasil, Jepang mengucurkan pelbagai bantuan dan pinjaman guna menopang ekonomi Indonesia yang runtuh pada akhir rezim Orde Lama.
Pengaruh Natsir di negara-negara Timur Tengah juga banyak membantu rezim Orde Baru. Suatu hari pada 1970, Ekki Syachroeddin menemuinya. Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam itu menyampaikan pesan Ali Moertopo, staf khusus Soeharto, agar Natsir menjajaki kredit dari negara-negara Arab. ”Saya katakan kepada Ekki, baik saya bersedia. Tak perlu dibiayai, sebab saya memang akan ke sana untuk kongres,” Natsir bercerita kepada Tempo pada 1971.
Natsir meminta syarat kepada Ekki: sebelum berangkat dipertemukan dengan Soeharto. ”Tidak usah lama, tiga menit saja,” katanya. ”Agar kalau berbicara di sana ada harganya. Sebab, saya orang partikelir.” Hingga mantan perdana menteri itu berangkat, pertemuan tak dilakukan. Tapi Natsir tetap memenuhi permintaan Ali Moertopo.
Ia mengirim surat kepada pemerintah Kuwait: ”Saya beberkan bahwa selama ini mereka menanam uang mereka ke Eropa, yang justru menguntungkan Yahudi. Mengapa mereka tidak juga mengirimkan uang mereka ke Indonesia?” Surat yang profokatif itu tak direspons.
Suatu malam Ali Moertopo datang ke rumah Natsir. Merasa gagal memenuhi keinginan pemerintah, Natsir minta maaf kepada tamunya. Tapi Moertopo berkata: ”Sudah berhasil. Pemerintah Kuwait setuju menanam modalnya di bidang perikanan laut.”
Tentu Natsir gerah dengan berbagai penyimpangan rezim Soeharto. Pada 1980, ia menandatangani Petisi 50 bersama tokoh seperti Sjafroeddin, Kasman, Boerhanoeddin, Abdul Harris Nasution, Anwar Harjono, juga Ali Sadikin. Mereka mempersoalkan pidato Soeharto di Pekanbaru dan Cijantung. Hasilnya, mereka semua dilarang pergi ke luar negeri.
Larangan itu terus dikenakan kepada Natsir pada 1990, ketika Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universiti Sains Pulau Minang mengundangnya untuk menerima gelar doktor kehormatan. Ia juga tetap dicekal di ujung usianya, ketika beberapa negara menawarinya berobat. Ia tutup usia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, pada Sabtu tengah hari, 6 Februari 1993.
Anwar Ibrahim, mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia, mengenang perjumpaan terakhirnya dengan Natsir di rumah sakit. ”Saya sedih melihat keadaan rumah sakit yang tidak layak untuk seorang pemikir besar Islam. Beliah layak mendapatkan layanan yang lebih baik,” kata Anwar.
Rezim Orde Baru yang banyak dibantu Natsir melupakan sang tokoh di akhir hayatnya.
Sumber : Laporan Utama Majalah Tempo Edisi 21/XXXVII/14 – 20 Juli 2008
