Persentuhan Lebaran Natsir dan Soeharto : Catatan 102 Tahun Mohammad Natsir

Hubungan Natsir dan Soeharto tergolong dingin. Tapi kedua putri tokoh itu sering saling berkirim penganan.

Suatu Lebaran di awal 1970-an. Tiga tokoh kemerdekaan itu berangkat dengan mobil beriring­an: Mohammad Natsir, Sjafroeddin Prawiranegara, dan Burhanuddin Harahap. Bertolak dari rumah Natsir di Jalan H O.S. Cokroaminoto Nomor 46, Jakarta Pusat, mereka menuju kediaman pribadi Presiden Soeharto di Jalan Cendana Nomor 8.

Natsir ditemani Muhammad Yunan Nasution, sekretaris jenderal terakhir Partai Majlis Syu­ra’ Muslimin Indonesia (Masyumi). ”Aba naik mobil sedan Holden Australia dengan sopir,” kata Ahmad Fauzie Natsir, anak bungsu Natsir yang ketika itu 20-an tahun. Ia mengingat atap mobil ayahnya berwarna krem, sisi badannya hijau.

Tiba di Cendana, rombongan para mantan perdana menteri itu disambut Soeharto. Sang tuan rumah lalu mempersilakan mereka menikmati hidangan hari raya di ruang dalam. Ketika itu Soeharto baru dua tahun ­menjadi presiden, menggantikan Soekarno.

Natsir, yang sebelumnya pernah menjadi perdana menteri dan Menteri Penerangan, lantas menyeruput minuman yang tersedia sembari menunggu. Namun, acara ngobrol-ngobrol, yang sebenarnya diharapkan untuk menjalin komunikasi informal dengan sang penguasa baru, tak kunjung tiba. Sang tuan rumah tak juga duduk menemani tamunya. Rombongan pun memilih pamit. ”Datang, salaman, lalu pulang,” tutur Natsir kepada Ramlan Mardjoned, asisten pribadinya, suatu ketika.

Kejadian ini, menurut Ramlan, berulang hingga tiga hari raya berikutnya. Pada kesempatan keempat, Natsir dan para tokoh Partai Masyumi itu tak lagi menyambangi Jalan Cendana. ”Sempat juga terdengar, ada orang Sekretariat Negara yang menanyakan mengapa para tokoh ini tak lagi datang ke Cendana,” kata Ramlan.

”Persentuhan Lebaran” Natsir dan Soeharto ini dikenang oleh orang-orang di sekitar keduanya sebagai momen terdekat hingga mereka meninggal puluhan tahun kemudian. ”Memang interaksi keduanya tidak banyak,” kata Yusril Ihza Mahendra, yang pernah menjadi penulis naskah pidato Soeharto sekaligus anak buah Natsir.

Saat bekerja di Sekretariat Negara, Yusril mengaku sempat mendengar seseorang mengadu kepada Soeharto bahwa ia dekat dengan Natsir. Soeharto tidak mendepak Yusril karena kedekat­an ini. ”Yusril masih muda,” ujar Soeharto memberi alasan mempertahankan Yusril. Kisah ini didengar Yusril dari mulut Moer­diono, Menteri-Sekretaris Negara saat itu.

Amien Rais berkisah tentang sisi ”bermusuhan” Soeharto dan Natsir. Selama Soeharto berkuasa, tak sekali pun Natsir diundang untuk menghadiri acara kenegaraan, misalnya saat peringatan 17 Agustus. Ini berbeda dengan Soekarno, yang bersebe­rangan dengan Natsir soal komunisme tapi tetap mengun­dangnya ketika peringatan proklamasi. ”Bung Karno mau menyalami dan menanyakan kabar Pak Natsir,” kata mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu.

Suatu hari pada Juli 1981, Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan panggilan Buya Hamka meninggal dunia. Natsir dan Soeharto kebetulan bertemu di rumah duka. Keduanya tak bersalaman atau bertegur sapa. Menurut Ramlan, setelah berdoa di dekat jenazah Hamka, Soeharto beranjak ke sisi lain ruangan yang telah disediakan. ”Padahal,” kata Ramlan, ”saat itu Pak Natsir ada di dekat jenazah.”

Kejadian yang sama berulang saat melayat ibu Azwar Anas, Menteri Perhubungan pada masa Soeharto, yang wafat sekitar tahun 1990. Natsir masih berkerabat dengan Azwar lewat tali perkawinan. Presiden Soehar­to dan­ sejumlah menteri tiba lebih dulu. Ketika Natsir datang, Menteri Negara Riset dan Teknologi B.J. Habibie yang dikenal sebagai anak emas Soeharto bergegas menyambut Natsir dan memperkenalkan diri.

Namun kehangatan hanya muncul di luar rumah duka. Soeharto sama sekali tak menyapa Natsir. Para menteri pun ”mengikuti petunjuk” bosnya: bersikap dingin kepada Natsir. Hanya satu kalimat diucapkan Soeharto kepada tokoh kemerdekaan itu: ”Silakan jadi imam, Pak.” Menurut Sitti Muchliesah, anak sulung Natsir, itu diucapkan ketika salat jenazah hendak digelar.

Menurut Fauzie, dokumentasi momen unik ketika Natsir menjadi imam Soeharto itu tak pernah muncul di media massa. Ia mengaku sempat meminta salin­an foto kepada beberapa pihak, termasuk Azwar Anas, ternyata gagal. Foto-foto bersejarah itu disita protokoler Istana agar tidak dipublikasikan.

Meski hubungan Natsir dan Soeharto terlihat jauh dari hangat, interaksi anak sulung kedua tokoh ini malah sebaliknya. Sitti Muchliesah atau biasa disapa Lies sempat ikut pengajian di rumah Siti Hardijanti Rukmana pada 1980-an. ”Lebih dari setahun,” katanya.

Suatu ketika pengajian sedang berlangsung. Soeharto datang ke rumah putri sulungnya itu. Tutut memperkenalkan Lies kepada ayahnya, juga kepada semua tamunya. Pada hari Lebaran, Tutut mengirimi Lies kue kering. Lies membalasnya dengan rendang paru kering. ”Kabarnya tidak ada orang lain boleh ikut makan paru yang saya kirim,” Lies mengenang sambil tersenyum.

Lies juga ikut berperan ketika Bambang Trihatmodjo, anak kedua Soeharto, menikahi Halimah Agustina Kamil pada Oktober 1981. Lies ketika itu menjadi anggota Yayasan Pembina Pembangunan Sumatera Barat di Jakarta—belakangan berganti na­ma menjadi Yayasan Bunda, yang kerap menangani pesta pernikahan ala Minang.

Sesuai dengan adat Minang, Lies menyiapkan satu setel baju pengantin warna biru untuk Bambang. Ia juga menyediakan topi khas berbentuk tanduk kerbau. ”Halimah membelinya dari saya,” kata Lies. ”Harganya sekitar Rp 250 ribu.” Panitia pernikahan dibagi menjadi dua kelompok dan Lies kebagian membantu pengantin pria.

Beberapa saat sebelum keberangkatan rombongan pria ke rumah mempelai perempuan, Lies sempat melihat Soeharto meminta seorang anggota panitia membenahi sarung ala Minang yang dikenakannya. Lipatan sarungnya yang khas agak berubah. Lies masih ingat, ”Ada juga yang ketar-ketir ketika itu, anak Natsir kok bisa masuk Cendana?”

Sumber :
Baju Pengantin Buat Bambang, Laporan Utama Majalah Tempo Edisi 21/XXXVII/14 – 20 Juli 2008

Surat Natsir untuk Tengku Abdul Rahman : Catatan 102 Tahun Mohammad Natsir

Dari dalam tahanan, Natsir mendorong pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia. Orde Baru tak membalas jasa itu.

SUDAH empat tahun lebih Mohammad Natsir menghuni Wisma Keagungan, rumah tahanan di daerah Kota, Jakarta Pusat. Rezim Orde Lama mengerangkengnya karena dianggap ”melawan arus” dengan mendirikan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia pada 1958. Sebelumnya ia dua tahun menjadi tahanan di Batu, Jawa Timur.

Soekarno memberaikan rekan pergerakan Natsir: Sjafroeddin Prawiranegara dibuang ke Kedu dan Burhanuddin Harahap ke Pati. Sumitro Djojohadikusumo lebih dulu lari ke luar negeri. Di Wisma Keagungan, Natsir bergabung dengan Sutan Sjahrir dari Partai Sosialis, yang juga dipenjarakan Orde Lama.

Natsir masih dalam jeruji penjara ketika kekuasaan Soekarno tenggelam. Pada masa transisi, Pejabat Presiden Soeharto mengirim utusan: Sofjar, seorang perwira Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), yang kelak pensiun sebagai brigadir jenderal. Soeharto ketika itu masih menjabat Panglima Komando Cadangan. ”Orang suruhan itu ipar dari keponakan saya, yang bekerja di Departemen Penerangan,” kata Natsir, dalam sebuah wawancara dengan Agus Basri, mantan wartawan Tempo.

Utusan Soeharto itu bicara tentang usaha pemerintah memulihkan hubungan dengan Malaysia. Ketika itu komunikasi Jakarta dan Kuala Lumpur hancur akibat Soekarno melancarkan operasi ”Ganyang Malaysia”. Pada awal kekuasaannya itu, Soeharto berniat merajut kembali hubungan.

Soeharto mengirim dua orang kepercayaannya ke Kuala Lumpur, yaitu Ali Moertopo dan Leonardus ”Benny” Moerdani. Pe­merintah Malaysia tidak menyatakan keberatan dengan utus­an itu. Tapi, seolah menghindar, Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman mening­galkan Kuala Lumpur sehari sebelum delegasi dari Jakarta datang.

Misi Ali dan Benny gagal. Natsir pun menjadi harapan. Ia dikenal dekat dengan Abdul Rahman. Mereka beberapa kali bertemu, ketika bangsawan asal Kedah itu berkunjung ke Indonesia. Sofjar bertanya cara memulihkan hubungan kedua negara. Natsir menjawabnya dalam surat pendek: ”Ini ada niat baik dari pemerintah Indonesia untuk memperbaiki hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Mudah-mudahan Tengku bisa menerima.”

Sofjar membawa tulisan tangan Natsir itu ke Kuala Lumpur. Dengan bantuan Tan Sri Ghazali Shafii, yang lama duduk dalam kabinet, surat sampai ke tangan Abdul Rahman. Segera setelah membaca surat Natsir, ia ­berkata, ”Datanglah mereka besok di tempat saya.” Delegasi Indonesia diterima esok harinya. Hubungan kedua negara berangsur cair.

Menurut Deliar Noer, ­peraih gelar doktor pertama dalam bidang ilmu politik di Indonesia, Natsir menyambut kelahiran rezim baru dengan penuh harapan. ”Ia berharap penyelewengan pemerintahan Soekarno bisa diluruskan,” Deliar menulis dalam Membincangkan Tokoh-Tokoh Bangsa.

Natsir mengeluarkan pernyataan pers yang mendukung Orde Baru, atas permintaan Soedjono Hoemardani, asisten pribadi Soeharto. Permintaan itu disampaikan mantan Duta Besar Republik Indonesia di Roma, Mohammad Rasjid. Sebagai imbalannya, Soedjono berjanji memberikan keleluasaan kepada Natsir dalam melakukan gerakan politik. Ternyata itu janji kosong belaka.

Dibebaskan dari tahanan pada awal 1966, Natsir berniat menghidupkan kembali Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), partai yang berdiri pada November 1945 dan dibubarkan oleh Soekarno 15 tahun kemudian.

Pada 15 Agustus 1966, apel akbar umat Islam digelar di Masjid Al-Azhar, Jakarta. Sekitar 50 ribu orang hadir, termasuk Sjafroeddin dan tokoh perge­rakan seperti Prawoto Mangkusasmito, Asaat, Mohammad Roem, dan Kasman Singodime­djo. Mereka menuntut pemerintah mengizinkan pendirian kembali Masyumi.

Soeharto menolak. Tumbuhnya kembali partai-partai lama dianggap akan memicu persoalan. Soeharto juga melarang tokoh ­Masyumi memimpin partai yang baru didirikan, yaitu Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Para tokoh pergerakan Islam awalnya berharap Natsir memimpin partai itu. Melihat situasi yang tak mungkin, Mohammad Roem dijadikan alternatif. Ternyata ini pun tak berhasil.

Walau terpilih menjadi ketua umum dalam Kongres I Parmusi di Malang, 4-7 November 1968, Roem dilarang tampil. Penguasa belakangan merestui H.M.S. Mintaredja yang akomodatif dengan pemerintah. Dialah yang kemudian mengubah ­Parmusi menjadi Muslimin Indonesia, lalu berfusi dengan PSII, Perti, dan Nahdlatul Ulama ke dalam Partai Persatuan Pembangunan pada 1973.

Menurut Yusril Ihza ­Mahendra, yang pernah bekerja seruang dengan Natsir di Lembaga Pusat Pengembangan Masyarakat, Cikini, Jakarta, sang tokoh tak kecewa dengan kegagalan menghidupkan kembali Masyumi. Belasan tahun kemudian, Natsir berkata kepada Yusril: ”Partai itu kan tergantung kita. Kalau merasa tidak perlu ada partai, nggak usah bikin partai.” Natsir pun keluar dari jalur politik: mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.

Toh, ia tetap banyak membantu rezim Soeharto. Pada 1971, misi Soeharto ke Jepang untuk memperoleh kredit gagal. Tak lama setelah itu, Natsir berkunjung ke Jepang. Ia bertemu dengan tokoh-tokoh Kaidanren, organisasi pengusaha negeri itu. Ia meyakinkan kelompok pengusaha itu agar tak mengabaikan Indonesia.

Para pengusaha itu menjelaskan bahwa Soeharto datang pada waktu yang salah. Mereka berharap kunjungan dilakukan setelah Undang-Undang Kredit selesai dibuat. Mereka juga telah menyampaikan hal itu sebelumnya kepada Departemen Luar Negeri Indonesia. Tapi Soeharto tetap pergi.

Takeo Fukuada, yang ketika itu menjadi Menteri Keuangan Jepang, mengatakan pada 1993, ”Beliaulah yang meyakinkan kami tentang perjuangan masa depan pemerintah Orde Baru di Indonesia.” Walhasil, Jepang mengucurkan pelbagai bantuan dan pinjaman guna menopang ekonomi Indonesia yang runtuh pada akhir rezim Orde Lama.

Pengaruh Natsir di negara-negara Timur Tengah juga banyak membantu rezim Orde Baru. Suatu hari pada 1970, Ekki Sya­chroeddin menemuinya. Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam itu menyampaikan pesan Ali Moertopo, staf khusus Soeharto, agar Natsir menjajaki kredit dari negara-negara Arab. ”Saya katakan kepada Ekki, baik saya bersedia. Tak perlu dibiayai, sebab saya memang akan ke sana untuk ­kongres,” Natsir bercerita kepada Tempo pada 1971.

Natsir meminta syarat kepada Ekki: sebelum berangkat dipertemukan dengan Soeharto. ”Tidak usah lama, tiga menit saja,” katanya. ”Agar kalau berbicara di sana ada harganya. Sebab, saya orang partikelir.” Hingga mantan perdana menteri itu berangkat, pertemuan tak dilakukan. Tapi Natsir tetap memenuhi permintaan Ali Moertopo.

Ia mengirim surat kepada pemerintah Kuwait: ”Saya beberkan bahwa selama ini mereka menanam uang mereka ke Eropa, yang justru menguntungkan Yahudi. Mengapa mereka tidak juga mengirimkan uang mereka ke Indonesia?” Surat yang profokatif itu tak direspons.

Suatu malam Ali Moertopo datang ke rumah Natsir. Merasa gagal memenuhi keinginan pemerintah, Natsir minta maaf kepada tamunya. Tapi Moertopo berkata: ”Sudah berhasil. Pemerintah Kuwait setuju menanam modalnya di bidang perikanan laut.”

Tentu Natsir gerah dengan berbagai penyimpangan re­zim Soeharto. Pada 1980, ia menandatangani Petisi 50 bersama tokoh seperti Sjafroeddin, Kasman, Boerhanoeddin, Abdul Harris Nasution, Anwar Harjono, juga Ali Sadikin. Mereka mempersoalkan pidato Soeharto di Pekanbaru dan Cijantung. Hasilnya, mereka semua dilarang pergi ke luar negeri.

Larangan itu terus dikenakan­ kepada Natsir pada 1990, keti­ka­ Universiti Kebangsaan Malay­sia­ dan Universiti Sains Pulau Mi­nang mengundangnya untuk menerima gelar doktor kehormatan. Ia juga tetap dicekal di ujung usianya, ketika beberapa negara menawarinya berobat. Ia ­tutup usia di Rumah Sakit Cipto Ma­ngunkusumo, Jakarta, pada Sabtu tengah hari, 6 Februari 1993.

Anwar Ibrahim, mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia, mengenang perjumpaan terakhirnya dengan Natsir di rumah sakit. ”Saya sedih melihat keadaan rumah sakit yang tidak layak untuk seorang pemikir besar Islam. Beliah layak mendapatkan layanan yang lebih baik,” kata Anwar.

Rezim Orde Baru yang banyak dibantu Natsir melupa­kan sang tokoh di akhir hayatnya.

Sumber : Laporan Utama Majalah Tempo Edisi 21/XXXVII/14 – 20 Juli 2008