Keterlibatan dengan PRRI membuat Natsir dan keluarga harus meninggalkan Jakarta setelah memanasnya konflik politik dengan pemerintah Bung Karno. Mereka mengarungi belantara Pasaman, Sumatera Barat.
MENJELANG subuh, sekitar pukul 04.30 WIB. Rombongan keluarga Mohammad Natsir dan Burhanudin Harahap tiba di Desa Muara Pauh, Sungai Batang Maninjau. Ini tempat persinggahan ketujuh selama pengungsian di Sumatera Barat, setelah rehat di Lubuk Linggau, Sungai Dareh, Sawah Lunto, Padang Baru, Batu Sangkar, dan Koto Tuo, Bukittinggi.
Sejak memutuskan terlibat dalam gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia alias PRRI, Natsir dan Burhanudin hijrah ke Sumatera Barat. Istri dan anak-anak diboyong serta. Begitu pula rekan seperjuangan mereka, Sjafroeddin Prawiranegara, beserta keluarga.
Semua berawal pada suatu siang di bulan Januari 1958. Seorang kurir membawa surat yang ditulis Natsir untuk keluarganya di Jalan Jawa 28 (sekarang Jalan H O.S. Cokroaminoto), Menteng, Jakarta Pusat. Isinya, meminta Nurnahar (istri Natsir yang biasa dipanggil Ummi) dan anak-anak mereka berangkat ke Padang. ”Situasi sudah gawat,” begitu alasan yang didengar Sitti Muchliesah alias Lies, putri sulung Natsir—yang menuturkannya kepada Tempo dua pekan lalu.
Waktu itu, situasi Jakarta tidak menentu. Pemerintah Bung Karno memaksakan paham nasionalisme, agama, komunisme alias Nasakom kepada rakyat. Pamflet disebar ke rumah-rumah. Di daerah, banyak komandan tentara dan pemimpin sipil kecewa karena pembagian kekayaan hasil bumi yang timpang dengan Jakarta.
Situasi tambah runyam lantaran Peristiwa Cikini pada 1957. Letupan granat tiba-tiba menggegerkan perayaan ulang tahun Perguruan Cikini—tempat anak-anak Bung Karno bersekolah. Presiden selamat, tapi kelompok komunis langsung menuduh pihak Masyumi bertanggung jawab atas Peristiwa Cikini.
Setelah menerima surat Natsir, Ummi dan anak-anak bersiap ke Padang. Kala itu, Lies sedang kuliah tingkat II Jurusan Sastra Inggris Universitas Indonesia. Adik-adiknya, Asma Faridah dan Hasnah Faizah, masih di sekolah menengah atas. Lalu Aisyahtul Asriah dan si bungsu, Ahmad Fauzie, duduk di bangku sekolah menengah pertama.
Sebelum berangkat, Lies sempat membeli koper ke Pasar Baru, Jakarta. Di sana, ia bertemu dengan kawannya yang menanyakan tujuannya bepergian. ”Naar Holland (Ke Belanda),” Lies menjawab sambil berseloroh. Kebetulan, saat itu sedang terjadi aksi nasionalisasi perusahaan Belanda. Banyak warga Belanda diusir pulang ke negeri mereka.
Keberangkatan ke Padang dilakukan dengan pesawat komersial via Palembang, karena hubungan udara Jakarta-Padang sudah terputus. Tiba di ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, keluarga Natsir dijemput dan ditampung keluarga pengikut Masyumi selama dua pekan. Di sini, mereka dijamu aneka makanan khas Palembang: tekwan, pempek, dan sejenisnya. ”Rasanya seperti liburan saja,” kata Lies.
Perjalanan dilanjutkan ke Lubuk Linggau, masih di Sumatera Selatan, dengan kereta api. Hari sudah gelap ketika rombongan dari Jakarta itu tiba. Keesokan harinya, mereka menumpang bus ke Sungai Dareh, lalu ke Sawah Lunto. Di sini, Aba—panggilan keluarga untuk Natsir—sudah menjemput dengan sedan dan jip. Mereka meluncur ke Padang Baru. Rumah adik Natsir, Etek Tjoen, sudah disiapkan.
Di kota ini anak-anak Natsir bersekolah kembali, kecuali Lies lantaran belum ada jurusan sastra Inggris di Universitas Andalas. Suatu pagi, terdengar suara bom menggelegar. Ummi dan Lies melompat, menyusup ke kolong tempat tidur. Rupanya, studio Radio Republik Indonesia yang berjarak 100 meter dari rumah mereka dibom.
Malam itu juga, mereka angkat koper ke Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Dua malam di sana, mereka kemudian bergeser ke daerah pedalaman yang dianggap lebih aman. Dari sana, rombongan berpindah lagi ke Koto Tuo, Bukittinggi. Di sini, keluarga Burhanudin dan Sjafroeddin bergabung.
Untuk menghindari serbuan Jakarta, pusat PRRI dipindahkan dari Kota Padang ke pedalaman. Agar Bukittinggi aman, sebuah jalan di Singgalang diputus. Pertempuran secara gerilya berlanjut. Keluarga Natsir dan Burhanudin pindah ke Maninjau, sedangkan keluarga Sjafroeddin ke Koto Tinggi. Di Maninjau, mereka ditampung oleh aktivis Masyumi, Buya H. Jusuf (paman Buya Hamka), di Desa Muara Pauh, di tepian Danau Maninjau.
Di sini, anak-anak Natsir, yang biasa tinggal di daerah Menteng, resah lantaran tak ada kamar mandi dan jamban. Lies dan adik-adik perempuannya yang beranjak dewasa mesti memakai sarung seperti kemben bila mandi. ”Rasanya mau menangis,” ujarnya mengenang.
Pagi harinya barulah sebuah rumah kosong disiapkan. Jamal, warga yang membantu keluarga Natsir, membersihkan rumah itu. Sumur yang lama tak dipakai dibersihkan, didesain menjadi kamar mandi. Jamal juga membuat WC berdinding nonpermanen di tepi danau.
Posisi Natsir sebagai juru bicara pergerakan membuatnya harus berada di markas PRRI di Koto Tinggi. Meninggalkan Ummi dan anak-anak di Maninjau, komunikasi mereka tersambung melalui kurir. Di kota ini, adik-adik Lies kembali bersekolah. Setiap bakda magrib, mereka belajar mengaji kepada Buya Jusuf. Lies belajar merenda kepada Ummi serta membikin abon dan rempeyek kepada Ibu Burhanudin.
Sekitar setahun di Maninjau, tempat persembunyian keluarga tokoh PRRI ini tercium tentara Jakarta. Mereka menembaki kampung-kampung di tepi danau dari arah utara. Tak lama, mereka sudah menduduki kota kecamatan tersebut. Namun para gerilyawan sudah meninggalkan wilayah itu ke arah daerah hilir Maninjau, Koto Kaciak. Wilayah ini lebih aman karena berada di balik bukit Desa Tantaman, Palembayan. Empat bulan kemudian mereka pindah ke Sitalang, di daerah Lubuk Basung. Di tempat ini, Natsir kembali bergabung dengan keluarga.
Selanjutnya rombongan masuk ke hutan Pasaman. Pengungsian dilakukan berjalan kaki, mendaki dan menuruni bukit. Mereka hanya membawa bekal pakaian secukupnya. Koper dititipkan di rumah warga di tepi hutan. Lies yang tak memiliki celana panjang kerepotan. Dari Jakarta ia hanya membawa rok lebar atau rok berlapis-lapis. ”Saya merombak rok-rok itu menjadi celana panjang,” ujarnya.
Untuk menuju rimba Pasaman, mereka harus menyeberangi Batang Masang, sungai lebar yang deras. Seorang pegawai Telkom yang ada dalam rombongan menemukan ide membuat jembatan dari kabel telepon. Kabel direntangkan, diikat di batang pohon hingga ke seberang. Sebuah katrol dipasang untuk menggerakkan keranjang rotan berkapasitas dua orang.
Petualangan menyeberangi sungai menggunakan pelayangan alias rakit penyeberangan dan merambah belantara Pasaman ini melekat di ingatan Fauzie. Beruntung, mereka tak pernah bertemu dengan binatang buas. ”Kami lebih takut bila bertemu dengan tentara,” kata Fauzie. Sebab, banyak cerita beredar, TNI akan langsung menembak bila bertemu dengan orang-orang PRRI.
Di dalam hutan, anak buah Natsir membuat dua pondok. Satu untuk staf, sekaligus kantor PRRI. Satu lagi untuk tempat tidur, makan, dan dapur kecil keluarga. Di kantor Natsir, ada radio baterai yang cukup kuat menangkap siaran radio BBC dan VOA. ”Pemilihan Presiden Kennedy pun dapat diikuti,” kata Lies.
Tidak terasa sudah tiga setengah tahun keluarga Natsir meninggalkan Jakarta. Agustus 1961, melalui siaran radio, Jakarta meminta para tokoh PRRI menyerah. Para pemimpin, baik sipil maupun militer, akan diberi amnesti dan abolisi. Seorang anggota staf Natsir ngotot tetap bertahan di hutan. ”Aba mengatakan tinggal kami sendirian karena militer saja sudah keluar dari hutan,” ujar Hasnah—salah satu putri Natsir. Rombongan Natsir memang kelompok PRRI terakhir yang menyerah di Sumatera.
Sumber : Laporan Utama Majalah Tempo Edisi 21/XXXVII/14 – 20 Juli 2008
Soekarno dan Partai Nasional Indonesia mendongkel kabinet Natsir. Masyumi dan Partai Komunis Indonesia seperti minyak dan air.
JAMUAN makan di Istana menjadi agenda penutup sidang kabinet. Rapat yang berlangsung pada pertengahan Desember 1950 ini menjadi lonceng putusnya hubungan mesra antara Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Mohammad Natsir. Kepada orang-orang dekatnya, Soekarno berujar, ”Kedudukan saya sebagai presiden tidak lebih daripada satu stempel karet.”
Presiden Soekarno saat itu memang marah besar. Maklum, di depan matanya ada dua belas menteri yang ”menolak” rencananya membubarkan Uni Indonesia-Belanda. Hanya tiga menteri yang mendukung gagasannya. Dari hasil voting di kabinet Natsir diputuskan bahwa pembubaran itu harus menunggu sidang gabungan para menteri Indonesia dan Belanda, yang bakal dilaksanakan tahun depan. Di mata kabinet, uni yang dibentuk melalui Konferensi Meja Bundar itu harus diselesaikan dengan melibatkan dua belah pihak.
Sidang di Istana itu diprakarsai Natsir, yang mendapat kabar Presiden akan menyampaikan pidato Maulid Nabi Muhammad. Isi pidato adalah tuntutan agar Irian Barat kembali ke pangkuan Republik sebelum ayam berkokok pada 1 Januari 1951. Juga pembubaran Uni Indonesia-Belanda secara sepihak.
Bagi Natsir, apa yang akan disampaikan Soekarno bersifat politis, dan karena itu membutuhkan dukungan kabinet. Sebab, kata Natsir, ”(Keputusan) itu memiliki konsekuensi politik lebih lanjut bagi negara.”
Natsir lalu menemui Soekarno. Ia meminta konsep pidato itu dan mendiskusikannya kepada para menteri. Kabinet setuju dengan pembubaran Uni Indonesia-Belanda, namun harus dilakukan dalam satu konferensi para menteri, bukannya melalui pidato presiden secara sepihak. Wakil Presiden Mohammad Hatta juga sependapat. Natsir kemudian menemui Soekarno dan memintanya tak memasukkan pembatalan itu di naskah pidato.
Presiden berang dan merasa dihalang-halangi. Natsir kemudian mengingatkan pertemuan mereka berdua saat dirinya diminta membentuk kabinet pada 6 September 1950. Ketika itu keduanya sepakat bahwa kabinet memiliki hak mengambil keputusan politik yang penting dengan persetujuan parlemen. Untuk menjaga kewibawaan Soekarno, Natsir mengajaknya hadir dalam sidang kabinet yang berlangsung di Istana Presiden.
Satu hari setelah sidang kabinet yang berakhir voting, Istana mengumumkan bahwa Presiden Soekarno membatalkan pidato Maulid Nabi. Sejak inilah kedekatan pribadi dua tokoh yang terjalin sejak 1946 itu berantakan.
Tak lama setelah itu Kabinet Natsir mengalami aneka goyangan dari Partai Nasional Indonesia di parlemen. Menurut Hatta, Soekarno mendesak Manai Sophiaan dan teman-temannya menjatuhkan Kabinet Natsir. ”Dia memerintahkan Partai Nasional Indonesia mengganggu kabinet saya sehingga tak bisa berbuat apa pun,” kata Natsir kepada Yusril Ihza Mahendra, bekas Menteri Sekretaris Negara yang pernah menjadi staf Natsir.
Dua kali anggota Partai Nasional Indonesia di parlemen memboikot sidang sehingga tak memenuhi kuorum. Hari itu juga Natsir mengembalikan mandatnya sebagai perdana menteri. Menyetir mobil dinas—sopir pribadinya dibiarkan naik sepeda—dia menemui Soekarno di Istana. ”Saya sudah menduga sejak semula,” kata Soekarno dalam pertemuan yang berlangsung sepuluh menit itu. Setelah itu, Natsir berboncengan sepeda dengan sopirnya menuju rumah jabatan di Jalan Proklamasi. Mampir sebentar di rumah dinas itu, segera ia mengajak istri dan anaknya pindah ke rumah pribadi yang sempit di Jalan Jawa, Jakarta Pusat.
Menurut Hatta, setelah penyerahan mandat, Natsir menjadi pemimpin yang dibenci Bung Karno. ”Padahal sebelumnya dia menjadi menteri kesayangan,” kata Hatta dalam tulisannya menyambut 70 tahun Natsir.
Setelah tak menjabat di eksekutif, Natsir mencurahkan waktunya di Partai Masyumi dan parlemen. Dominasi partai ini di pemerintahan merosot jauh. Bahkan pada Kabinet Ali Sastroamidjojo (30 Juli 1953—11 Agustus 1955), tak ada menteri yang berasal dari Masyumi. Haluan politik Ali, yang berasal dari Partai Nasional Indonesia, condong ke kiri dengan merangkul Partai Komunis Indonesia.
Pada 20 Juli 1954, Suara Masyumi menerbitkan tulisan Natsir. Isinya seruan kepada semua patriot untuk membela demokrasi yang sedang terancam. Pria kelahiran Alahan Panjang, Sumatera Barat, ini menuduh kabinet Ali yang dibantu Partai Komunis Indonesia meninggalkan asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar. Misalnya dalam penempatan pegawai, pengelolaan perekonomian dan keuangan negara yang kocar-kacir, pembungkaman kelompok oposisi dan wartawan.
Pemilu 1955 menempatkan Masyumi di urutan kedua di bawah Partai Nasional Indonesia, diikuti Nahdlatul Ulama dan Partai Komunis Indonesia. Presiden Soekarno mengusulkan dibentuk Kabinet Kaki Empat. Masyumi menolak bergabung karena berseberangan secara politik dengan Partai Komunis Indonesia.
Natsir mengungkapkan sejumlah dalil hukum Islam yang menyebut komunisme bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. ”Jadi, apakah mungkin minyak dan air dipersatukan meskipun digodok dan diaduk-aduk,” katanya. Dia meminta kader Masyumi waspada terhadap politik ”menyodorkan tangan” yang palsu dari komunis. Juga hati-hati terhadap ”serigala berbulu kibas yang hendak dimasukkan sekandang dengan ternak.”
Natsir juga bereaksi keras terhadap pidato Presiden Soekarno pada hari Sumpah Pemuda 1956. Kepada pimpinan pemuda, Bung Karno mengajak untuk bersama-sama mengubur semua partai politik. Soekarno menyinggung keputusan pemerintah pada Oktober 1945, yang mendorong pembentukan partai. ”Itu salah satu kesalahan. Nu wreekt het zich!” ucap Soekarno.
Sebagai Ketua Partai Masyumi, Natsir memberikan pernyataan di harian Abadi. Demokrasi, katanya, menjadi salah satu sila dalam Pancasila. Selama masih ada kebebasan berpartai, selama itu pula ada demokrasi. Apabila partai dikubur, demokrasi ikut masuk ke liang lahat. ”Yang tinggal berdiri di atas kubur adalah diktator,” ucapnya.
Bung Hatta juga gerah dengan suasana politik saat itu. Pada akhir 1956, dia mengundurkan diri sebagai wakil presiden dan secara simbolis meniadakan ”perwakilan” luar Jawa dalam kepemimpinan nasional. Namun Natsir masih belum percaya bahwa Bung Karno memiliki niat menjadi penguasa lalim. Ternyata perkiraan itu meleset. Tiga tahun kemudian, Soekarno benar-benar menjadi diktator.
Ini dimulai pada 5 Juli 1959, ketika Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang membubarkan Konstituante dan kembali ke UUD 1945. Dia mengajukan dua alasan dari penerapan demokrasi terpimpin. Pertama, demokrasi liberal bertentangan dengan kepribadian nasional. Kedua, kembali mengulangi tema lamanya ialah revolusi belum selesai. Tak ayal, Dekrit Presiden yang menjadi tonggak demokrasi terpimpin semakin mengukuhkan kuatnya kedudukan politik Soekarno, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Partai Komunis Indonesia.
Natsir menjelaskan demokrasi terpimpin seharusnya dibimbing nilai-nilai moral dan nilai-nilai hidup yang tinggi. ”Bukan dalam arti seluruh sistem demokrasi dikendalikan seseorang atau beberapa orang yang serba kuasa yang tidak kenal kendali.” Kritik Natsir ini seperti seruan di padang pasir.
Sumber : Laporan Utama Majalah Tempo Edisi 21/XXXVII/14 – 20 Juli 2008
Mosi Integral merupakan karya utama Natsir sebagai bapak bangsa. Paduan kejelian membaca situasi dan kepiawaian melakukan lobi.
Pada pertengahan 1949, Indonesia berada di tubir jurang. Republik yang masih bayi tak hanya menghadapi gempuran militer, tapi juga rongrongan diplomasi Belanda. Salah satu pukulan yang menusuk jantung Republik adalah dibentuknya negara-negara bagian yang tergabung dalam Bijeenkomst voor Federaal Overleg.
Dalang Bijeenkomst adalah bekas Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Hubertus Johannes van Mook. Resminya, pembentukan Bijeenkomst disebut sebagai pelaksanaan Perjanjian Linggarjati 1946. Namun, dengan kelicikannya, Van Mook membiakkan negara bagian yang semestinya cuma terdiri atas Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Borneo, menjadi 16 negara bagian.
Negara Borneo dipecah menjadi lima: Dayak Besar, Borneo Tenggara, Borneo Timur, Borneo Barat, dan Banjar. Republik Indonesia dicabik menjadi sembilan negara bagian: Bengkulu, Beliton, Riau, Sumatera Timur, Madura, Pasundan, Sumatera Selatan, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Dia menyisakan Republik Indonesia menjadi negara bagian kecil yang hanya memiliki wilayah seluas Kesultanan Yogyakarta.
Bahkan di Sumatera telah antre Jambi dan Tapanuli Selatan untuk menjadi negara bagian sendiri. Van Mook memang sengaja melakukan politik pecah belah. Tujuan akhirnya jelas: untuk meniadakan Republik Indonesia.
Dalam sebuah tulisan pada 1982, Mr Mohammad Roem menyebut, ”Memang sangat menarik untuk membentuk negara bagian, lebih-lebih untuk menjadi kepala negaranya. Orang memperoleh segala fasilitas keuangan dan teknis dari pemerintah Hindia Belanda.” Tak mengherankan bila kaum Republik mencemooh Bijeenkomst voor Federaal Overleg sebagai, ”Negara boneka bikinan Van Mook.”
Pada 27 Desember 1949 lahirlah Republik Indonesia Serikat menggantikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Soekarno tetap menjadi presiden dan Hatta menjabat wakil presiden merangkap perdana menteri. Belanda melakukan penyerahan kedaulatan disertai pengakuan kepada republik baru.
Siasat Van Mook terbukti tak berjalan mulus. Di Yogyakarta, Mr Asaat dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia—salah satu negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat. Tapi, karena rakyat tak dapat melepaskan pikiran dari wibawa dan pengaruh Presiden Soekarno, Asaat mengambil sumpah sebagai ”Pemangku Jabatan Presiden Republik Indonesia”.
Pada 4 Januari 1950, Asaat mengangkat tiga orang untuk membentuk kabinet, yakni Mr Susanto Tirtoprodjo, Mohammad Natsir, dan Dr Halim. Pokok pertama program kabinet itu berbunyi: ”Melanjutkan perjuangan untuk membentuk satu negara kesatuan yang akan meliputi Nusantara sebagai tersebut dalam proklamasi 17 Agustus 1945.”
Pada hari yang sama, negara-negara bagian lain mulai bergolak. Kaum republiken dari berbagai pelosok negeri menyampaikan aspirasi kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Malang, misalnya, mencetuskan resolusi untuk lepas dari Negara Jawa Timur dan menggabungkan diri dengan Republik Indonesia.
Pada 30 Januari 1950, giliran Kabupaten Sukabumi mengeluarkan resolusi serupa: lepas dari Negara Pasundan dan bergabung dengan Republik Indonesia. Gejolak yang sama terjadi di Negara Sumatera Timur. Di sini malah terjadi demonstrasi-demonstrasi disertai kekacauan yang membuat polisi harus bertindak.
Menghadapi situasi ini, Natsir segera bermanuver. Sebagai Ketua Fraksi Masyumi di parlemen Republik Indonesia Serikat, ia mengambil inisiatif bertukar pikiran dengan pemimpin-pemimpin fraksi lain. Natsir segera mencapai kesepahaman dengan Kasimo dari Partai Katolik dan A.M. Tambunan dari Partai Kristen Indonesia.
Pembicaraan paling alot terjadi dengan kekuatan politik yang ekstrem: Partai Komunis Indonesia di sisi kiri dan Bijeenkomst voor Federaal Overleg di sebelah kanan. Tapi Natsir mendapat masukan berharga setelah berbincang dengan Insinyur Sakirman dari Partai Komunis Indonesia dan Sahetapy Engel dari Bijeenkomst.
Kebanyakan negara bagian rupanya berat membubarkan diri dan melebur dengan Republik Indonesia yang mereka sebut Republik Yogyakarta. Soalnya, mereka merasa sama-sama berstatus negara bagian menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat.
Setelah berbulan-bulan melakukan pembicaraan dan lobi dengan pemimpin fraksi lain, Natsir mengajukan gagasan kompromistis. Dia menyarankan semua negara bagian bersama-sama mendirikan negara kesatuan melalui prosedur parlementer. Jadi tidak ada satu negara bagian menelan negara bagian lainnya.
Usul itu diterima pemimpin fraksi lain. Maka, pada 3 April 1950, Natsir menyampaikan pidato bersejarah di depan parlemen Republik Indonesia Serikat. Pidato itu ditutup dengan mosi yang intinya: ”Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Republik Indonesia Serikat dalam rapatnya tanggal 3 April 1950 menimbang sangat perlunya penyelesaian yang integral dan pragmatis terhadap akibat-akibat perkembangan politik yang sangat cepat jalannya pada waktu akhir-akhir ini.”
Mosi itu diteken beramai-ramai oleh Subadio Sastrosatomo, Hamid Algadri, Ir Sakirman, K. Werdoyo, Mr A.M. Tambunan, Ngadiman Harjosubroto, Sahetapy Engel, Dr Cokronegoro, Moch. Tauchid, Amelz, dan H Sirajudin Abbas. Mereka mewakili 11 fraksi di parlemen.
Sehari sebelum penyampaian mosi yang kemudian dikenal sebagai Mosi Integral Natsir, masih ada lagi dua resolusi dari daerah. Dewan Perwakilan Kota Praja Jakarta Raya dan Dewan Perwakilan Daerah Sulawesi Selatan menyatakan keinginan bergabung kembali dengan Republik Indonesia.
Isi Mosi Integral Natsir jelas merupakan undangan bagi pemerintah agar mengambil prakarsa mencari penyelesaian atau sekurang-kurangnya membuat rencana mengatasi gejolak.
Pemerintah, diwakili Wakil Presiden merangkap Perdana Menteri Mohammad Hatta, menyambut mosi dengan tangan terbuka. ”Mosi Integral Natsir kami jadikan pedoman menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi,” ujarnya.
Hatta kemudian membentuk Panitia Persiapan yang terdiri atas utusan semua negara bagian. Mereka bertugas membuat Rancangan Undang-Undang Dasar Sementara sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selanjutnya pada 19 Mei 1950 diadakan perundingan pemerintah Republik Indonesia Serikat yang mewakili Negara Indonesia Timur dan Sumatera Timur dengan Republik Indonesia. Perundingan itu menghasilkan piagam yang ditandatangani Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat Mohammad Hatta dan Perdana Menteri Republik Indonesia Dr Halim.
Inti piagam tersebut adalah kesepakatan kedua belah pihak membentuk sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 dalam waktu sesingkat mungkin.
Pada 15 Agustus 1950, Presiden Soekarno membacakan Piagam Pembentukan Negara Kesatuan dalam sidang bersama parlemen dan senat Republik Indonesia Serikat. Dua hari kemudian, saat perayaan ulang tahun kelima proklamasi kemerdekaan, Presiden Soekarno mengumumkan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Momen bersejarah itu dikenang sebagai Proklamasi Kedua Republik Indonesia. Dan Mohammad Natsir patut dicatat sebagai sang arsitek utama.
Sumber : Laporan Utama Majalah Tempo Edisi 21/XXXVII/14 – 20 Juli 2008
Hubungan Natsir dan Soekarno amat akrab di awal kemerdekaan. Kepentingan negara di atas perbedaan pendapat pribadi.
”Bung Natsir, kita ini dulu berpolemik, ya, tapi sekarang jangan kita buka-buka soal itu lagi.” ”Tentu tidak. Dalam menghadapi Belanda, bagaimana pula? Nanti saja.”
Percakapan mesra di antara dua petinggi negeri itu terjadi pada 1946, ketika ibu kota Republik berada di Yogyakarta. Soekarno menjadi presiden, sedangkan Mohammad Natsir menjabat Menteri Penerangan pada kabinet yang dipimpin Perdana Menteri Sutan Sjahrir.
Pada 1930-an kedua bapak bangsa itu pernah terlibat polemik tajam di surat kabar. Soekarno menganjurkan paham nasionalisme dan mengkritik Islam sebagai ideologi seraya memuji ”sekularisasi” yang dilakukan Mustafa Kemal Ataturk di Turki. Sedangkan Natsir menyayangkan hancurnya Turki Ottoman, sambil menunjukkan akibat-akibat negatifnya. Tulisan-tulisan Natsir jernih dan argumentatif.
Tatkala Indonesia merdeka, keduanya berjumpa lagi. Kali ini bukan di medan gagasan yang abstrak, melainkan di ranah perjuangan yang konkret melawan Belanda. Soekarno menjadi proklamator dan presiden, sedangkan Natsir tiga kali menjadi Menteri Penerangan dalam tiga kabinet Sutan Sjahrir berturut-turut pada 3 Januari 1946 sampai 27 Juni 1947. Jabatan yang sama ia emban dalam kabinet Mohammad Hatta pada 29 Januari 1948 hingga 19 Desember 1948.
Sejak awal, ketika Sjahrir mengusulkan Natsir menjadi Menteri Penerangan, Presiden Soekarno tidak keberatan. Justru ia menyambut dengan mengatakan, ”Hij is de man (bahasa Belanda, artinya dialah orangnya).” Barangkali Soekarno teringat akan pengalamannya ketika berpolemik dan mengakui kepiawaian Natsir dalam menyusun kata-kata.
Di Istana Yogyakarta, Presiden Soekarno kerap mengundang teman dan pejabat Republik untuk sarapan bersama. Natsir termasuk orang yang sering menerima undangan itu. Hubungan keduanya amat dekat dan hangat. Bisa dibilang, tak ada pidato Presiden pada 17 Agustus yang dibuat tanpa melalui persetujuan Natsir, Menteri Penerangan saat itu.
Menjelang 17 Agustus, bila Soekarno mengetahui Natsir tidak berada di Yogyakarta, ia akan memerintahkan stafnya mencari menteri andalan itu. Biasanya Natsir terlebih dulu membuat kerangka pidato. Pada acara sarapan pagi di Istana, ia mempersilakan Soekarno membaca konsep pidato buatannya dan menerangkan apa yang belum jelas.
Bila Soekarno telah menyetujui konsep pidato tersebut, Natsir pulang ke penginapannya dan berkurung selama sehari semalam untuk menuliskan pidato peringatan proklamasi kemerdekaan itu. Setelah selesai, pidato tertulis diserahkan kepada Presiden. Soekarno biasanya menggodok lagi, menyesuaikan pidato itu dengan gaya bahasanya yang khas, dengan kalimat yang bergelombang dan berulang-ulang, tapi isinya tak menyimpang dari konsep asli yang dibuat Natsir.
Pernyataan-pernyataan resmi lain yang dibuat Presiden biasanya juga diparaf terlebih dulu oleh Natsir sebagai Menteri Penerangan. ”Kalau Pak Natsir belum paraf, pernyataan Presiden itu tak akan disebarkan,” kata Bachtiar Effendi, ahli politik Islam yang banyak meneliti perihal Masyumi.
Kedekatan Soekarno dan Natsir terlihat pula di saat kritis menjelang agresi militer Belanda kedua. Ketika itu pemerintah mendapat tawaran dari Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru agar Presiden Soekarno mengungsi ke India. Nehru akan mengirimkan pesawat untuk menjemput Soekarno di Yogyakarta.
Presiden dan kabinet serta-merta menerima tawaran tersebut. Spontan pula Soekarno meminta Natsir ikut bersamanya pergi ke India. Sayangnya, Belanda lebih dulu menyerbu dan menawan para pemimpin Republik, sedangkan pesawat yang dikirim Nehru terhenti di Singapura.
Namun, sebelum tertawan, Soekarno, Hatta, dan Natsir sempat menyiapkan pesan kepada rakyat Indonesia agar tidak menyerah dan tetap mempertahankan kemerdekaan. Natsir, yang ketika itu terbaring sakit di Rumah Sakit Bethesda, menyelundupkan naskah pidato tersebut melalui Wakil Menteri Penerangan A.R. Baswedan.
Pidato tersebut tak dapat lagi disiarkan melalui radio yang sudah diduduki Belanda. Baswedan lantas meminta pertolongan Mr Sumanang memperbanyak dengan cara menstensil. Di Jakarta, pidato itu akhirnya bisa disiarkan melalui harian Keng Po.
Natsir juga ikut menyusun radiogram yang dikirimkan kepada Menteri Kemakmuran Mr Sjafroeddin Prawiranegara yang sedang berada di Bukittinggi, Sumatera Barat. Radiogram itu berisi kuasa agar Sjafroeddin membentuk pemerintahan darurat di Sumatera.
Radiogram serupa dikirimkan kepada Sudarsono, L.N. Palar, dan A.A. Maramis yang sedang berada di India. Isinya berupa perintah agar mereka mendirikan pemerintahan di pembuangan bila Sjafroeddin gagal membentuk pemerintahan darurat di Sumatera.
Bekas Menteri-Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra mendengar langsung dari Natsir betapa di awal kemerdekaan semua bapak bangsa berjuang tulus mempertahankan Republik yang masih bayi. ”Ketulusan di antara kami amat tinggi dan perbedaan tidak ditonjolkan,” ujar Natsir seperti ditirukan Yusril.
Tatkala berpolemik pada 1930-an, Soekarno dan Natsir sesungguhnya juga saling menghormati pendapat masing-masing dan menjaga tali silaturahmi. Sewaktu Soekarno dituntut di Pengadilan Bandung oleh penjajah Belanda, majalah Pembela Islam yang diasuh Natsir menurunkan tulisan-tulisan yang membela Soekarno. Salah satunya tulisan tajam dari Haji Agus Salim berjudul ”Hakim, Hukum, dan Keadilan”.
Dalam satu suratnya dari pembuangan di Endeh, Flores, Soekarno balas memuji lawan diskusinya itu: ”Alangkah baiknya kalau Tuan punya mubalig-mubalig bermutu tinggi seperti Tuan Natsir.” Tak mengherankan pula bila atas izin Soekarno, surat-surat itu kemudian diterbitkan oleh Pembela Islam dalam bentuk brosur berjudul: ”Surat-surat dari Endeh”.
Puncak kemesraan hubungan Soekarno dan Natsir terlihat pada saat pengajuan mosi kembali ke negara kesatuan oleh Natsir di parlemen Republik Indonesia Serikat. Sebagai Ketua Fraksi Masyumi, Natsir mengusulkan agar negara-negara bagian yang tergabung dalam Republik Indonesia Serikat membubarkan diri dan kemudian bergabung lagi dalam Republik Indonesia.
Saat berdebat di parlemen, Natsir memuji-muji mutu dan kepribadian Soekarno dan Hatta sebagai negarawan dan pemimpin nasional. Dan ia mengusulkan agar keduanya dipilih kembali sebagai Presiden dan Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Untuk membentuk negara kesatuan itu, dibuat Panitia Persiapan yang terdiri atas utusan semua negara bagian. Dalam panitia itu, Mr Sjafroeddin Prawiranegara dari Masyumi mengusulkan agar di masa peralihan sebaiknya dibentuk kabinet presidentil. Tujuannya agar tercipta stabilitas pemerintahan, mengingat ketika itu belum ada undang-undang pemilihan umum yang menjadi syarat mutlak kabinet parlementer.
Namun usul itu ditolak. Masyumi kalah suara menghadapi Partai Nasional Indonesia dan Partai Sosialis Indonesia yang masih menginginkan sistem parlementer. Keputusan itu tak cuma mengecewakan Masyumi, tapi juga Soekarno, yang kewenangannya sebagai presiden di sistem pemerintahan parlementer amat terbatas.
Maka, ketika mosi kembali ke negara kesatuan berhasil memenangi suara mayoritas di parlemen, Soekarno tak ragu menjawab pertanyaan wartawan tentang siapa yang akan memimpin kabinet. ”Natsir dari Masyumi karena mereka mempunyai konsepsi untuk menyelamatkan Republik melalui konstitusi.” Mosi itu sekarang dikenal sebagai Mosi Integral karena mengembalikan Indonesia dari negara serikat menjadi negara kesatuan.
Natsir pun menjadi perdana menteri. Dia memilih Sultan Hamengku Buwono IX sebagai wakil perdana menteri. Saat membentuk kabinet, ia menghadapi kesulitan karena Partai Nasional Indonesia dan Partai Komunis Indonesia tak mendukung. Hampir saja ia menyerahkan mandat kembali kepada Presiden. Tapi Soekarno—sebagai sesepuh Partai Nasional Indonesia—tetap mendukungnya dan memintanya membentuk kabinet tanpa partai itu.
Akhirnya Natsir membentuk kabinet yang terdiri atas 18 menteri. Kabinet ini dikenal sebagai zakenkabinet alias kabinet ahli lantaran orang-orangnya dipilih sesuai dengan keahlian masing-masing ketimbang pertimbangan perwakilan partai.
Sayangnya, Kabinet Natsir hanya berumur tujuh bulan. Ironis sekali, terpilihnya Natsir menjadi perdana menteri justru menjadi awal retaknya hubungannya dengan Presiden Soekarno.
Sumber : Laporan Utama Majalah Tempo Edisi 21/XXXVII/14 – 20 Juli 2008
Di Bandung, sekolah Belanda dan dunia pergerakan membentuk jiwa perlawanan Natsir. Kutu buku yang suka menunggu orkes Homann.
”Engkau dari MULO mana tadinya?” ”Dari MULO Padang.” ”Eh, pantaslah!”
Pertanyaan itu singkat tapi terasa melecehkan. Hal itu selalu ditanyakan meneer Belanda di sekolah saat bercakap dalam bahasa Belanda dengan Mohammad Natsir. Karena terkesan mengejek, anak muda itu menyimpan kesumat.
Meski sama-sama dari Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), kemampuan bahasa Belanda Natsir tak sefasih teman-teman dari Jawa. Bahasa Belanda Natsir tak parah-parah amat: menulis dia oke, tapi kalau bercakap-cakap, dia tak lancar. Sekolah Natsir di Padang memang memakai bahasa Indonesia sebagai pengantar.
Padahal, layaknya sekolah Hindia Belanda di masa itu, hampir semuanya berbahasa pengantar Belanda. Begitupun di Algemene Middelbare School (AMS) di Bandung. Pada 1927, saat Natsir masuk sekolah ini, AMS, sekolah menengah umum—setingkat sekolah menengah atas sekarang— tergolong sekolah elite dan mahal.
Berdiri pertama kali pada 1919, AMS diperuntukkan bagi lulusan MULO yang ingin melanjutkan sekolah tapi tak mungkin ditampung di Hogere Burger School, yang hanya diperuntukkan bagi anak-anak Belanda, Eropa, atau elite pribumi. Sekolah ini hanya ada di Jawa. Dan hanya anak orang berpangkat tinggi yang bisa masuk.
Natsir termasuk yang beruntung. Nilai-nilainya tergolong bagus, sehingga anak pensiunan juru tulis ini mendapat beasiswa Rp 30 masuk AMS Afdeling A-II. Jurusan ini hanya diberikan di AMS Bandung, khusus studi sastra dan humaniora Barat. ”Sekolah itu satu-satunya yang memberi pelajaran bahasa Latin, kebudayaan, dan filsafat Yunani,” kata Tisna, 86 tahun, warga Jalan Cihapit, Bandung. Tisna masuk AMS pada 1939.
Di Bandung, Natsir tinggal di rumah eteknya, Latifah, di Jalan Cihapit. Jalan itu tak berapa jauh dari sekolahnya di Beliton Straat—sekarang Jalan Belitung. Cukup 15 menit saja berjalan kaki lewat jalan besar.
Tiga bulan pertama di AMS adalah ujian berat bagi Natsir. Sadar selalu diejek karena tak fasih bercakap Belanda, ia melecut diri. Tiap sore, dia belajar bahasa Latin. Selepas magrib, ia melanjutkan pelajaran sekolah. Nyaris tak ada hari libur.
Tiap hari, selepas sekolah, ia membenamkan diri di perpustakaan Gedung Sate untuk melahap buku-buku di bibliotek. Targetnya: satu buku satu minggu. Beberapa bagian dibacanya keras-keras di rumah. Ia juga memberanikan diri terus-menerus bercakap bahasa Belanda.
Di saat kemampuan bercakapnya bertambah, ia ikut lomba deklamasi bahasa Belanda yang digelar sekolah pada akhir tahun. Mengambil satu syair karangan Multatuli berjudul ”De Bandjir”, ia berlatih dengan kawannya, Bachtiar Effendy. Kawannya satu kampung yang duduk di kelas IV-B (khusus eksakta) ini berbahasa Belanda dengan baik. Dia juga dikenal pandai berdeklamasi.
Saat hari lomba tiba, Natsir sengaja memakai baju adat Minang. Sepuluh menit berdeklamasi, tepuk tangan riuh menyambut. Di mukanya tampak Meneer gurunya. Tetap dengan senyum dan tepuk tangan sinis.
Natsir mendapat juara I lomba itu. Hadiahnya buku karangan Westenenk, Waar Mensen Tigger Buren Ziyn (Manusia dan Harimau Hidup Sejiran). Natsir puas karena sudah membayar kesumatnya. ”Setidaknya nama MULO Padang yang selama ini diejek sudah tertebus,” tulis Natsir dalam suratnya kepada anak-anaknya, 50 tahun lampau.
Meski begitu, hati Natsir masih sedikit ”panas” jika melihat gurunya itu. Di kelas V-A (kelas II sekolah menengah atas), ia bertemu lagi dengan si Meneer. Kali ini ia mengajar ilmu bumi ekonomi. Di tengah pelajaran ia suka menyindir pergerakan politik kaum nasionalis. Maklum, siswa AMS pada tahun itu, 1927-1929, suka ikut bicara soal politik. Dan si Meneer tak suka.
Suatu kali, Meneer memberikan pelajaran pengaruh penanaman tebu dan pabrik gula bagi rakyat di Pulau Jawa. Ia menyuruh muridnya menulis makalah. Butuh dua pekan bagi Natsir untuk menyelesaikan tugas paper-nya itu. Tiap hari ia membenamkan diri di perpustakaan Gedung Sate, mencari literatur tentang pabrik gula itu. Dikumpulkannya jurnal terbitan kaum pergerakan. Juga notula perdebatan dalam Volksraad—semacam Dewan Perwakilan Rakyat.
Pada harinya, Natsir mempresentasikan analisisnya di muka kelas. Ia menyodorkan bukti bahwa tidaklah benar Jawa menerima keuntungan dari pabrik gula di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yang untung, kata dia, tetap saja kaum kapital dan pejabat bupati yang memaksa rakyat menyewakan tanahnya kepada pabrik dengan harga rendah.
Empat puluh menit menyampaikan analisisnya dengan bahasa Belanda yang rapi, seluruh kelas sunyi-senyap. Natsir melirik gurunya. Meneer itu diam. Natsir puas.
Hidup dalam didikan sekolah Belanda, Natsir melek terhadap dampak buruk penjajahan. Jiwa perlawanannya menyala-nyala. Ketertarikannya pada politik mulai bertumbuh. Apalagi, beberapa bulan sebelumnya, ia bertemu dengan A. Hassan, pria keturunan India asal Singapura yang kemudian menjadi ahli agama di organisasi Persatuan Islam. Kepada Hassanlah, Natsir datang menimba agama, menulis, dan berdiskusi.
Masa-masa itu Natsir juga memasuki Jong Islamiten Bond (JIB) cabang Bandung. JIB didirikan Haji Agus Salim dengan Wiwoho Purbohadijoyo. Di situlah awal perkenalan Natsir dengan Mohammad Roem, Prawoto Mangkusasmito, dan Kasman Singodimedjo, yang belakangan menjadi tokoh politik Masyumi, partai yang didirikannya. Di sana juga ia mengenal Nur Nahar, perempuan yang kelak menjadi istrinya. Natsir menjadi Wakil Ketua JIB Bandung pada 1928-1932.
Sebagai aktivis politik, Natsir juga rajin berinteraksi dengan tokoh pergerakan waktu itu. Ia pun mendengarkan pidato Soekarno. Juga pada rapat umum Partai Nasional Indonesia yang diselenggarakan 17 Oktober 1929 di gedung bioskop Oranje-Casino, Bandung. Saat itu, Soekarno dengan sengaja mengundang para pemimpin organisasi Islam yang ada di Bandung.
Namun Natsir tak sepaham dengan Soekarno soal cara memandang Islam. Ia memilih berjuang dengan caranya, menulis di majalah bulanan Pembela Islam yang tersebar ke seluruh Indonesia. Oplahnya 2.000 eksemplar. Cukup banyak untuk ukuran masa itu.
Amien Rais, yang bergaul lama dengan Natsir, mengatakan Natsir muda sesungguhnya seorang kutu buku. Ia melahap buku-buku filsafat Barat, baik kuno maupun modern. Ia membaca buku sejarah, sastra, dan rajin mengikuti berita internasional dari berbagai jurnal.
Natsir juga merajang habis karya-karya Snouck Hurgronje di perpustakaan, di antaranya Netherland en de Islam, buku yang memaparkan strategi Hurgronje dalam menghadapi Islam. Buku ini membuat Natsir bertekad melawan Belanda melalui pendidikan.
Jika sedang tak membaca atau sekolah, sesekali Natsir menonton bioskop. Kadang ia bervakansi ke Jaarbeurs—pasar malam yang digelar setahun sekali di Bandung. Di awal kedatangannya di Bandung, saban Sabtu, Natsir pergi berjalan kaki ke kota. Ia biasanya mampir makan sate di Kedai Madrawi di depan kantor polisi. Lalu berkeliling sebentar di alun-alun dan Pasar Baru. Setelah puas, pulanglah ia ke Cihapit dengan berjalan kaki. Kali ini ia memutar lewat Hotel Homan. Di trotoar di depan hotel itu, ia menunggu orkes Hotel Homan yang selalu memainkan Beethoven tiap Sabtu petang. Lalu ia pulang sambil merindukan biolanya yang tertinggal di kampung.
Sumber : Laporan Utama Majalah Tempo Edisi. 21/XXXVII/14 – 20 Juli 2008
MASYUMI lahir sebagai Wadah Persatuan Perjuangan Umat Islam Indonesia
Gerbang Kemerdekaan Indonesia pada akhirnya terbuka juga atas berkat Rahmat Allah SWT sebagai klimaks dan titik puncak (kulminasi) perjuangan setelah bangsa dan anak bangsa ini mengalami fase – fase panjang mempertaruhkan jiwa raga demi satu kata MERDEKA. Jadi tidaklah benar jika kemerdekaan ini merupakan hadiah dari jepang, yang benar janji me-merdekakan itu adalah sebuah propaganda jepang sebagai pemimpin asia dan saudara tua disertai pula dengan janji me-merdekakan bangsa asia dari penjajahan bangsa eropa dan sekutunya.
Sementara para pemimpin pergerakan termasuk diantaranya Kyai Haji Mas Mansur yang tergabung dalam empat serangkai bersama dengan Ir. Soekarno, Drs. Moh Hatta dan Ki Hajar Dewantoro secara terus menerus mengobarkan semangat perlawanan rakyat untuk perjuangan kemerdekaan dengan menggalang umat islam dalam PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat), perlawanan yang gigih ditunjukkan oleh laskar – laskar hizbullah dan laskar – laskar pembela tanah air, juga serangkaian jalan panjang diplomasi akhirnya berbuah manis dengan berdirinya milisi peta (cikal bakal TNI), berdirinya satu wadah kekuatan ummat Islam MASJUMI (cikal bakal Partai MASJUMI) dan lahirnya badan – badan lain yang dibentuk sebagai upaya untuk mempersiapkan Indonesia Merdeka (BPUPKI dan PPKI).
Bukti besarnya peran ummat Islam dalam membidani kemerdekaan terlihat jelas dari bendera tentara PETA yang juga mencantumkan lambang bulan dan bintang yang banyak diasumsikan sebagai simbol perjuangan ummat Islam.
Bulan Bintang sebagai simbol perjuangan
Lambang bulan bintang dalam masyarakat Islam pada umumnya mengesankan sebagai simbol Islam meskipun tidak bisa diingkari bahwa tidak menutup kemungkinan adanya tafsir yang berbeda terhadap simbol dan lambang bulan bintang tersebut. Simbol bulan bintang di masa lalu pernah digunakan sebagai tanda gambar Sarekat Islam sebagai cikal bakal Pergerakan Islam dan pernah pula digunakan sebagai tanda gambar Partai Masyumi yang merupakan cikal bakal Pergerakan Islam Modern. [1]
Pada tanggal 7 dan 8 November 1945 diadakan Muktamar atau Konggres Umat Islam Indonesia di Yogyakarta yang dihadiri oleh hampir semua tokoh berbagai organisasi Islam dari masa sebelum perang serta masa pendudukan Jepang. Kongres memutuskan untuk mendirikan majelis syuro pusat bagi ummat Islam Indonesia, Masjumi yang dianggap sebagai satu-satunya partai politik bagi ummat Islam.Pada awal pendirian Masjumi, hanya empat organisasi yang masuk Masjumi yaitu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Perikatan Ummat Islam, dan Persatuan Ummat Islam. Setelah itu, barulah organisasi-organisasi Islam lainnya ikut bergabung ke Masjumi antara lain Persatuan Islam (Bandung), Al-Irsyad (Jakarta), Al-Jamiyatul Washliyah dan Al-Ittihadiyah (keduanya dari Sumatera Utara). Selain itu, pada tahun 1949 setelah rakyat di daerah-daerah pendudukan Belanda mempunyai hubungan leluasa dengan rakyat di daerah-daerah yang dikuasai oleh RI, banyak di antara organisasi Islam di daerah pendudukan itu bergabung dengan Masjumi. Mudahnya persyaratan untuk masuknya sebuah organisasi Islam ke dalam Masjumi menjadi salah satu penyebab banyaknya organisasi-organisasi Islam yang masuk ke dalamnya. Namun hal yang paling penting mengenai alasan meraka masuk ke dalam Masjumi dikarenakan semua pihak merasa perlu bergabung dan memperkuat barisan Islam. Penyebaran Masjumi dapat dikatakan sangat pesat dan cepat. Hampir di seluruh wilayah Indonesia terdapat cabang Masjumi atau organisasi-organisasi Islam yang bergabung dengan Masjumi. Di samping afiliasi organisasi-organisasi tadi, faktor lain yang menyebabkan Masjumi cepat berkembang ialah peranan ulama di masing-masing daerah serta Ukhuwah Islamiyah yang relatif tinggi pada masa-masa sesudah revolusi.[2]
MASYUMI dan Pencapaian Gemilang Pemilu 1955
Hasil penghitungan suara dalam Pemilu 1955 menunjukkan bahwa Masyumi mendapatkan suara yang signifikan dalam percaturan politik pada masa itu. Masyumi menjadi partai Islam terkuat, dengan menguasai 20,9 persen suara dan menang di 10 dari 15 daerah pemilihan, termasuk Jakarta Raya, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara Selatan, dan Maluku. Namun, di Jawa Tengah, Masyumi hanya mampu meraup sepertiga dari suara yang diperoleh PNI, dan di Jawa Timur setengahnya. Kondisi ini menyebabkan hegemoni penguasaan Masyumi secara nasional tak terjadi.
Berikut hasil Pemilu 1955:
Partai Nasional Indonesia (PNI) - 8,4 juta suara (22,3%)
Masyumi - 7,9 juta suara (20,9%)
Nahdlatul Ulama - 6,9 juta suara (18,4%)
Partai Komunis Indonesia (PKI) - 6,1 juta suara (16%)
Dari pemilu 1955 ini, Masyumi mendapatkan 57 kursi di parlemen. [3]
Jejak Panjang Perjuangan Masyumi untuk ummat dan bangsa tidak bisa begitu saja dihapuskan, di era kekinian Masyumi tetap menjadi inspirasi paling aktual dan relevan bagi dunia kepartaian dan perpolitikan di tanah air.
Masyumi lahir dari ide besar yakni Islamic Modernization, sebagai partai ia bisa dibubarkan tetapi sebagai ide besar ia akan tetap muncul dalam bentuk yang lain.
Nostalgia kebesaran Masyumi memang tetap terasa hingga saat ini, penulis banyak menjumpai para orang tua di desa – desa yang menjadi saksi hidup sistem multi partai pada pemilu 1955, mereka masih bisa menggambarkan bagaimana hangatnya persaingan diantara partai – partai saat itu, kontestansi partai politik yang besar mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat yang hampir semua larut dalam euphoria demokrasi yang meluap –luap, itulah Pesta Demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yang pertama dan terbesar pasca kemerdekaan.
Diantara saksi – saksi hidup itu kebanyakan masih bisa menghafal Hymne/Mars Partai Masyumi yang kurang lebih berbunyi sebagai berikut :
Bismillah mari kita memilih
Lambang Bulan Bintang Putih
Atas Dasar Hitam nan Bersih
Tanda Gambar Masyumi
Partai Berjasa Nusa dan Bangsa
Demi Setia Agama
Partai Berjasa Nusa dan Bangsa
Demi Setia Agama
Menurut salah seorang saksi menjelang akhir tahun 50-an kekuatan Nasakom yang melingkari kekuasaan Bung Karno semakin besar bahkan PKI terus menerus mencari jalan untuk lebih dekat lagi dan menguatkan posisinya di pusat kekuasaan, Pada sisi yang lain Masyumi yang menjadi oposisi loyal dan sering memperingatkan bung karno akan ancaman bahaya laten komunisme yang anti tuhan tak urung menjadi target fitnah dan target “untuk dihabisi” secara politik.
Penulis mendengar penuturan para saksi sejarah dengan seksama bahwa saat itu suhu politik meninggi terasa hingga ke desa – desa, penggalangan massa dalam bentuk mimbar- mimbar bebas diadakan oleh kader – kader PKI yang mengaku sebagai barisan penyelamat soekarno, biasanya mereka membuka orasinya dengan slogan – slogan sebagai berikut :
Merdeka !!!
Hidup Bung Karno !!!
Hidup Nasakom !!!
Ganyang Masjumi !!!
Kuatnya sentimen anti Masyumi yang di produksi dan direproduksi itulah yang kelak bermuara dalam bentuk opsi pembubaran partai Masyumi
Cendawan yang tumbuh di musim penghujan
Masyumi dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960 melalui Keppres Nomor 200/1960 tanggal 15 Agustus 1960 lantaran beberapa tokoh terasnya dicurigai terlibat dalam gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Pembubaran Masyumi pada masa rezim Soekarno tersebut menancapkan luka yang mendalam bagi para tokoh ummat Islam saat itu, Masyumi telah menjadi tumbal sejarah justru di tengah masa-masa kejayaannya.
Konon setelah berakhirnya periode Masyumi, Keluarga Besar Bulan Bintang mengalami kevakuman politik namun beberapa saksi mengutip dan menggarisbawahi pesan Buya Mohammad Natsir bahwa :
Keluarga Besar Bulan Bintang harus bisa hidup, berkarya dan berjuang dimana saja untuk kepentingan ummat, bangsa dan negara laksana cendawan yang tumbuh di musim penghujan. [4]
MASYUMI dan Diskriminasi Politik Rezim Orde Lama
Pada akhir tahun 1960 Soekarno menerbitkan Keppres Nomor 200/1960 tanggal 15 Agustus 1960, yang isinya membubarkan Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Namun pelaksanaan pembubaran itu harus dilakukan sendiri oleh Masyumi dan PSI. Jika dalam tempoh seratus hari kedua partai itu tidak membubarkan diri, maka partai itu akan dinyatakan sebagai partai terlarang. Sebab itulah Ketua Umum Masyumi Prawoto Mangkusasmito dan Sekjennya Muhammad Yunan Nasution, mengeluarkan pernyataan politik membubarkan Masyumi, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah.
Presiden Soekarno, pada akhir tahun 1960. Soekarno menerbitkan Keppres Nomor 200/1960 tanggal 15 Agustus 1960, yang isinya membubarkan Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Namun pelaksanaan pembubaran itu harus dilakukan sendiri oleh Masyumi dan PSI. Jika dalam tempoh seratus hari kedua partai itu tidak membubarkan diri, maka partai itu akan dinyatakan sebagai partai terlarang. Sebab itulah Ketua Umum Masyumi Prawoto Mangkusasmito dan Sekjennya Muhammad Yunan Nasution, mengeluarkan pernyataan politik membubarkan Masyumi, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah.
Apa yang ada di kepala orang Masyumi waktu itu ialah Soekarno mulai menjadi diktator dan negara makin bergerak ke arah kiri. Dalam perhitungan mereka, tanpa Masyumi, maka kekuatan PKI akan semakin besar dan sukar dibendung. PNI sebagai representasi kelompok nasionalis, telah dintrik dan diintervensi oleh kekuatan kiri melalui kelompok Ali Sastroamidjojo dan Surachman. Kendatipun memiliki basis massa yang besar, elit politisi NU dibawah pimpinan Idham Chalid dan Saifuddin Zuhri, takkan kuat menghadapi Soekarno dan PKI sendirian. Apalagi, makin nampak kecenderungan akomodatif NU untuk menerima posisi representasi kelompok agama dalam poros Nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunis), suatu hal yang ditentang keras oleh Masyumi. Tokoh-tokoh Masyumi memang dihadapkan pada dilema dengan Keppres 200/1960 itu. Menolak melaksanakan pembubaran diri, berarti secara hukum, partai itu akan dinyatakan sebagai partai terlarang. Karena itu, mereka memilih alternatif yang juga tidak menyenangkan yakni membubarkan diri, dengan harapan suatu ketika partai itu akan hidup kembali, jika situasi politik telah berubah. Prawoto sendiri mengatakan, Keppres 200/1960 itu ibarat vonis mati dengan hukuman gantung, sementara eksekusinya dilakukan oleh si terhukum itu sendiri. Memang terasa menyakitkan.
Meskipun Masyumi telah membubarkan diri, dan tokoh-tokohnya yang terlibat dalam PRRI telah memenuhi panggilan amnesti umum dan mereka menyerah, namun perlakuan terhadap mereka tetap saja jauh dari hukum dan keadilan. Tokoh-tokoh Masyumi yang menyerah itu, Natsir, Sjafruddin Prawiranegara dan Boerhanoeddin Harahap ditangkapi. Bahkan mereka yang tidak terlibat PRRI seperti Prawoto, Mohamad Roem, Yunan Nasution, Isa Anshary, Kasman Singodimedjo, Buya Hamka dan yang lain, juga ditangkapi tanpa alasan yang jelas. Bertahun-tahun mereka mendekam dalam tahanan di Jalan Keagungan, Jakarta, tanpa proses hukum. Ini terang suatu bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan Sukarno. Tokoh utama PSI, Sutan Sjahrir bahkan mendekam dalam penjara di sebuah pulau di lautan Hindia, di sebelah selatan daerah Banten. Dalam kondisi tahanan yang buruk, Sjahrir sakit, sampai akhirnya wafat walau mendapat perawatan di Swiss. Tokoh PSI yang lain, Soebadio Sastrosatomo dan Hamid Algadri juga ditahan. Perlakuan terhadap anak-anak dan keluarga orang Masyumi di masa itu hampir sama saja dengan perlakuan keluarga PKI di masa Orde Baru. Ketika itu PKI sedang jaya. Ketika mereka sedang jaya, mereka juga membantai orang-orang Masyumi di Madiun tahun 1948, dan menculik dan menghilangkan paksa orang-orang Masyumi di Jawa Barat dan tempat-tempat lain. Hendaknya sejarah jangan melupakan semua peristiwa ini. Di era Reformasi sekarang, banyak aktivis HAM hanya berbicara tentang orang-orang PKI pasca G 30 S yang menjadi korban pembantaian Orde Baru, tetapi mereka melupakan orang-orang Masyumi yang menjadi korban pembantaian dan penghilangan paksa PKI, ketika mereka masih jaya-jayanya.
Diskriminasi atas Masyumi pada masa rezim orde lama berlanjut dengan kebijakan politik rezim orde baru yang menolak merehabilitasi Partai Masyumi. [5]
Sejumlah Fakta Tentang MASYUMI yang patut kita ketahui
1. Masyumi lahir sebagai sebuah Parpol yang berwawasan modern, Masyumi berjuang demi sebuah "modern nation-state" dibanding partai-partai lainnya seperti yang dinyatakan oleh Martin Van Bruinesen
2. Masyumi banyak menyalurkan aspirasi politik umat Islam sebelum pecah - diawali oleh PSII (1947) dan disusul oleh NU (1951), namun sedikit banyak Masyumi telah berhasil mempersatukan semua golongan Islam
3. Bila dibandingkan dengan Partai NU, PSII, PSI, bahkan juga PKI, Masyumi adalah sebuah partai yang non sektarian. Masyumi bisa di bilang parpol yang "less primordial" dan "less komunal". Dan ini dipimpin oleh priyayi relegius dan kyai modernis.
4. Partisipasi Masyumi dalam kabinet-kabinet parlementer meningkat setapak demi setapak. Pada 1948, Syafruddin Prawiranegara sempat sejenak sebagai Pejabat Presiden dalam Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi. Dalam dasawarsa 50-an, beberapa tokoh Masyumi berhasil memegang posisi Perdana Manteri, yakni Mohammad Natsir, Dr. Sukiman Wirjosandjojo, dan Mr. Burhanuddin Harahap.
5. Masyumi, dengan rekan-rekannya, PSI dan Partai Katolik adalah penganjur utama sistem "zaken kabinet", yaitu kabinet yang disusun berdasarkan kriteria keahlian (business cabinet) dan melibatkan apa yang disebut sebagai "administrator" dan bukan "solidarity maker". "Administrator" adalah pemimpin-pemimpin yang mempunyai keahlian administratif, tekhnis, legal, dan bahasa asing yang diperlukan untuk menjalankan perangkat-perangkat modern yang khas dalam sebuah negara modern.
6. Di bidang ekonomi, Syafruddin Prawiranegara berperan besar dalam mengusulkan maupun melaksanakan pengeluaran "Oeang kertas RI" atau uang "ORI".
7. Dalam percaturan politik, Masyumi mempunyai sahabat-sahabat, dan yang terdekat adalah Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan Partai Katolik
8. Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peranan Masyumi, dengan diajukannya serta disetujuinya Mosi Integral dari Mohammad Natsir [6]
PENUTUP
Setelah Masyumi dibubarkan pada tahun 196o, sejak itu seluruh keluarga besar Masyumi selalu menyebut dirinya dengan istilah “Keluarga Besar Bulan Bintang” atau “Keluarga Besar Bintang Bulan”. Saat ini ditengah pragmatisme yang membadai dalam kehidupan pergerakan perlu kiranya kita menggelorakan lagi reaktualisasi ideologi Masyumi, dengan tentunya memperhatikan perkembangan zaman. Islam diyakini sebagai agama universal dan “rahmatan lil ‘Alamin”. Prinsip-prinsip ajaran sosial dan politik Islam yang universal itu perlu ditransformasikan ke dalam rumusan ideologis untuk dijadilkan landasan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan umat Islam dan bangsa Indonesia di negeri ini.
