Tangis Natsir untuk Mangunsarkoro : Catatam 102 Tahun Mohammad Natsir

Natsir dikenal sebagai pejuang politik Islam yang gigih. Dan dia penganjur terdepan pergaulan multikultural.

Dipa Nusantara Aidit, Ketua Comite Central Partai Komunis Indonesia, adalah musuh ideologis nomor satu Mohammad Natsir. Aidit memperjuangkan tegaknya komunisme di Indonesia. Natsir sebaliknya. Tokoh Masyumi itu menginginkan negara dijalankan di atas nilai-nilai Islami. Pertentangan ini membuat keduanya sering berdebat keras di ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante. Tapi, di luar sidang, keduanya bersahabat.

Inilah sosok multikultural Natsir yang dikenang dengan bangga oleh orang-orang dekatnya. ”Dia tak punya handicap berhubung­an dengan golongan nonmuslim,” ujar Amien Rais. Setelah menyelesaikan studi doktoral di Universitas Chicago pada 1984, Amien yang bekas Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini sering menjadi teman ngobrol Natsir. ”Saya kira Pak Natsir banyak menyerap kearifan H.O.S. Tjokroaminoto,” ujar Amien.

Soal hubungan dengan Aidit, Natsir banyak bercerita kepada Yusril Izha Mahendra, Ketua Partai Bulan Bintang. Tatkala masih kuliah di Jakarta, Yusril amat dekat dengan Natsir. Menurut Yusril, Natsir sering tak bisa mengendalikan emosi ketika berdebat dengan Aidit di parlemen. ”Pak Natsir bilang, rasanya dia ingin menghajar kepala Aidit dengan kursi,” kata Yusril.

Tapi, hingga rapat selesai, tak ada kursi yang melayang ke kepala Aidit. Malah, begitu meninggalkan ruang sidang, Aidit membawakannya segelas kopi. Keduanya lalu ngerumpi tentang keluarga masing-masing. Itu terjadi berkali-kali. ”Kalau habis rapat tak ada tumpangan, Pak Natsir sering dibonceng sepeda oleh Aidit dari Pejambon,” Yusril menambahkan.

Keakraban penuh warna, bersahabat tapi berseberangan secara ideologis, terjadi sejak 1945 hingga zaman demokrasi liberal, 1950-1958. Pada masa itu parlemen menjadi tempat pertarungan ideologi yang tak habis-habisnya.

Natsir pun tidak cuma bertentangan dengan Aidit. Di seberang dia juga ada tokoh Katolik seperti I.J. Kasimo dan F.S. Hariyadi, tokoh Partai Katolik, serta J. Leimena dan A.M. Tambunan dari Partai Kristen Indonesia. Sementara Natsir membela ideologi Islam, Kasimo dan teman-teman berkeras mempertahankan Pancasila.

Toh, seperti pada Natsir dan Aidit, mereka tetap berkawan di luar ruang sidang. Ketika Natsir mengajukan Mosi Integral dalam sidang Parlemen Republik Indonesia Serikat pada 3 April 1950, justru tokoh-tokoh nonmuslim inilah yang tegak di belakangnya. Dalam pidato yang berapi-api, Natsir menegaskan pentingnya melebur kembali wilayah-wilayah Republik Indonesia Serikat ke dalam Negara Republik Indonesia.

Amien Rais berkisah, suatu ketika Natsir mengenang masa-masa dia menjadi perdana menteri. Natsir memberikan wejang­an tentang kepemimpinan. Katanya, seorang pemimpin harus seperti tukang kayu yang te­rampil: bisa memanfaatkan semua jenis kayu.

Barangkali itulah sebabnya, Natsir merangkul tokoh-tokoh Kristen dalam Kabinet Natsir (1950-1951). Hariyadi dia tunjuk menjadi Menteri Sosial. Herman Johannes—tokoh Kristen dari Partai Indonesia Raya—mendapat kepercayaan memimpin Departemen Pekerjaan Umum.

Sikap Natsir ini ternyata juga menjadi sikap para pemimpin Masyumi lain ketika itu. Contohnya Isa Ansari. Kiai ini sering mengajak Aidit dan Nyoto makan sate setelah berdebat. ”Kalau Aidit ke Sukabumi, dia menginap di rumah Kiai Ansari,” demikian advokat senior Adnan Buyung Nasution berkisah.

Pergaulan multikultural juga tampak pada Prawoto Mangkusaswito. Tokoh yang pernah menjadi Ketua Masyumi ini akrab dengan Kasimo. Bahkan Kasimo membelikan rumah untuk Prawoto di Yogyakarta.

Mohammad Roem lain lagi ceritanya. Ini menurut penuturan Joesoef Isak, mantan wartawan harian Merdeka. Pada masa Orde Baru, Roem sering bertemu Oei Tjoe Tat, tokoh Tionghoa dan bekas menteri Kabinet Dwikora. Kebetulan rumah mereka berdekatan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Yang satu di Jalan Blora, satunya lagi di Teuku Umar. Padahal pada zaman Demokrasi Terpimpin keduanya berseberangan. Oei aktif di Partai Indonesia, yang dianggap ber­afiliasi dengan PKI.

Suatu ketika keduanya berpapasan. Oei menegur Roem: ”Roem, kok bisa ya kita ini berhadapan dalam politik? Padahal kita toh enggak ada apa-apa.” Tak ada orang lain di dekat mereka saat itu, tapi Roem menjawab dengan berbisik: ”Oei, kita kan sama dididik Belanda. Jadi, kita harus menghargai orang lain. Perbedaan pendapat itu biasa.”

Setelah menyingkir dari dunia politik, Natsir mulai aktif di Dewan Dakwah pada 1967. Namun hubungan baiknya dengan kawan ”tak sehati” pada zaman Demokrasi Liberal tak putus. Sitti Mucliesah, anak perempuan pertama Natsir, bercerita, Aba—demikian mereka memanggil ayahnya—masih sering mengirimkan bunga untuk Kasimo dan Leimena pada setiap Tahun Baru.

”Pak T.B. Simatupang bahkan sering datang ke rumah untuk berdiskusi dengan Aba,” cerita Sitti. Perkawanan terjalin antarkeluarga. ”Kami dan anak-anak Pak Leimena sampai sekarang masih berhubungan baik,” ujarnya. Aba, menurut Sitti, tak pernah melarang mereka berteman dengan orang nonmuslim.

Pada 1978 tokoh-tokoh yang prihatin terhadap Orde Baru membentuk Lembaga Kesadaran Berkonstitusi. Ketuanya Abdul Haris Nasution, penasihatnya Mohammad Hatta. Natsir ikut bergabung, bersama Kasimo, meski kala itu dia masih aktif di Dewan Dakwah. Banyak anggota Lembaga Kesadaran Berkonstitusi ini kemudian ikut meneken Petisi 50 pada 5 Mei 1980, termasuk Natsir.

”Saya banyak belajar dari dia tentang menghargai orang yang berbeda pendapat,” kata Chris Siner Key Timu, tokoh Katolik yang ikut menandatangani Petisi 50. Dia mengenal Natsir sejak di Lembaga Kesadaran, namun baru berhubungan dekat setelah sama-sama nyemplung di Petisi 50.

Suatu ketika, tidak sengaja­ Chris bertemu Natsir di kantor­ Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Natsir datang untuk ber­konsultasi tentang pencekalan atas dirinya. Bersama penanda tangan Petisi yang lain, dia dilarang bepergian ke luar negeri. Chris datang membicarakan kemungkinan menuntut pemerintah, yang telah ”memaksa” Universitas Atma Jaya Jakarta memecatnya. ”Ketika mau pulang, Pak Natsir menawari saya ikut mobilnya,” ujar Chris.

Mereka tidak searah. Jadi, ketika tiba di depan kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jalam Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Chris minta diturunkan. Rencananya, dia akan melanjutkan perjalanan dengan bus ke Semanggi. Tapi Natsir marah dan berkeras mengantar hingga Semanggi. ”Padahal saya ini siapalah?” Chris mengenang.

Tapi itulah Natsir, solidaritas dan semangat setia kawannya tinggi. Kepada majalah ­Editor, dalam sebuah wawancara khusus pada 1988, dia menjelaskan sikapnya yang mengherankan kawan tapi membuat segan lawan. ”Untuk kepentingan bangsa,” ujarnya, ”para politikus tidak bicara kami dan kamu, tetapi kita.”

Sikap itu dia buktikan manakala Ki Sarmidi Mangunsarkoro, salah seorang pimpinan Partai Nasional Indonesia (PNI), meninggal. Natsir melayat dan menangis. Tentu saja ini mengagetkan semua orang. Soalnya, PNI pernah berseberangan dengan Masyumi. Akibat mosi yang diajukan Ketua PNI ketika itu, Hadikusumo, Natsir ­membubarkan kabinetnya yang baru ­berumur setahun pada 12 Maret 1951. Peristiwa penting ini diabadikan Abadi, majalah Masyumi. Majalah itu menulis berita utama dengan judul: ”Air Mata Natsir Mengalir di Rumah Mangunsarkoro”.

Sumber : Laporan Utama Majalah Tempo Edisi 21/XXXVII/14 – 20 Juli 2008

M Natsir Arsitek Negara Kesatuan : Catatan 102 Tahun Mohammad Natsir

Mosi Integral merupakan karya utama Natsir sebagai bapak bangsa. Paduan kejelian membaca situasi dan kepiawaian melakukan lobi.

Pada pertengahan 1949,­ Indonesia berada di tubir jurang. Republik yang masih bayi tak hanya menghadapi gempuran militer, tapi juga rongrongan di­plomasi Belanda. Salah satu pukulan yang menusuk jantung Republik adalah dibentuknya negara-negara bagian yang terga­bung dalam Bijeenkomst voor Federaal Overleg.

Dalang Bijeenkomst adalah bekas Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Hubertus Johannes van Mook. Resminya, pembentukan Bijeenkomst disebut sebagai pelaksanaan Perjanjian Linggarjati 1946. Namun, dengan kelicikannya, Van Mook membiakkan negara bagian yang semestinya cuma terdiri atas Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Borneo, menjadi 16 negara bagian.

Negara Borneo dipecah menjadi lima: Dayak Besar, Borneo Tenggara, Borneo Timur, Borneo Barat, dan Banjar. Republik Indonesia dicabik menjadi sembilan negara bagian: Bengkulu, Beliton, Riau, Sumatera Timur, Ma­dura, Pasundan, Sumatera Selatan, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Dia menyisakan Republik Indonesia menjadi negara bagian kecil yang hanya memiliki wilayah seluas Kesultanan Yogyakarta.

Bahkan di Sumatera telah antre Jambi dan Tapanuli Selatan untuk menjadi negara bagian sendiri. Van Mook memang se­ngaja melakukan politik pecah belah. Tujuan akhirnya jelas: untuk meniadakan Republik Indonesia.

Dalam sebuah tulisan pada 1982, Mr Mohammad Roem menyebut, ”Memang sangat menarik untuk membentuk negara bagian, lebih-lebih untuk menjadi kepala negaranya. Orang memperoleh segala fasilitas keuangan dan teknis dari pemerintah Hindia Belanda.” Tak mengherankan bila kaum Republik mencemooh Bijeenkomst voor Federaal Overleg sebagai, ”Negara boneka bikinan Van Mook.”

Pada 27 Desember 1949 lahirlah Republik Indonesia Serikat menggantikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Soekarno tetap menjadi presiden dan Hatta menjabat wakil presiden merangkap perdana menteri. Belanda melakukan penyerahan kedaulatan disertai pengakuan kepada republik baru.

Siasat Van Mook terbukti tak berjalan mulus. Di Yogyakarta, Mr Asaat dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia—salah satu negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat. Tapi, karena rakyat tak dapat melepaskan pikiran dari wibawa dan pengaruh Presiden Soekarno, Asaat mengambil sumpah sebagai ”Pemangku Jabatan Presiden Republik Indonesia”.

Pada 4 Januari 1950, Asaat mengangkat tiga orang untuk membentuk kabinet, yakni Mr Susanto Tirtoprodjo, Mohammad Natsir, dan Dr Halim. Pokok pertama program kabinet itu berbunyi: ”Melanjutkan perjuangan untuk membentuk satu negara kesatuan yang akan meliputi Nusantara sebagai tersebut dalam proklamasi 17 Agustus 1945.”

Pada hari yang sama, negara-negara bagian lain mulai bergolak. Kaum republiken dari berbagai pelosok negeri menyampaikan aspirasi kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Malang, misalnya, mencetuskan resolusi untuk lepas dari Negara Jawa Timur dan menggabungkan diri dengan Republik Indonesia.

Pada 30 Januari 1950, giliran Kabupaten Sukabumi mengeluarkan resolusi serupa: lepas dari Negara Pasundan dan bergabung dengan Republik Indonesia. Gejolak yang sama terjadi di Negara Sumatera Timur. Di sini malah terjadi demonstrasi-demonstrasi disertai kekacauan yang membuat polisi harus bertindak.

Menghadapi situasi ini, Natsir segera bermanuver. Sebagai Ketua Fraksi Masyumi di parlemen Republik Indonesia Serikat, ia mengambil inisiatif bertukar pikiran dengan pemimpin-pemimpin fraksi lain. Natsir segera mencapai kesepahaman dengan Kasimo dari Partai Katolik dan A.M. Tambunan dari Partai Kristen Indonesia.

Pembicaraan paling alot terjadi dengan kekuatan politik yang ekstrem: Partai Komunis Indonesia di sisi kiri dan Bijeenkomst voor Federaal Overleg di sebelah kanan. Tapi Natsir mendapat masukan berharga setelah berbincang dengan Insinyur Sakirman dari Partai Komunis Indonesia dan Sahetapy Engel dari Bijeenkomst.

Kebanyakan negara bagian rupanya berat membubarkan diri dan melebur dengan Republik Indonesia yang mereka sebut Republik Yogyakarta. Soalnya, mereka merasa sama-sama berstatus negara bagian menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat.

Setelah berbulan-bulan melakukan pembicaraan dan lobi dengan pemimpin fraksi lain, Natsir mengajukan gagasan kompro­mistis. Dia menyarankan semua ­negara bagian bersama-sama mendirikan negara kesatuan melalui prosedur parlementer. Jadi tidak ada satu negara bagian menelan negara bagian lainnya.

Usul itu diterima pemimpin fraksi lain. Maka, pada 3 April 1950, Natsir menyampaikan pidato bersejarah di depan parlemen Republik Indonesia Serikat. Pidato itu ditutup dengan mosi yang intinya: ”Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Republik Indonesia Serikat dalam rapatnya tanggal 3 April 1950 menimbang sangat perlunya penyelesaian yang integral dan pragmatis terhadap akibat-akibat perkembangan politik yang sangat cepat jalannya pada waktu akhir-akhir ini.”

Mosi itu diteken beramai-ramai oleh Subadio Sastrosatomo, Hamid Algadri, Ir Sakirman, K. Werdoyo, Mr A.M. Tambunan, Ngadiman Harjosubroto, Sahetapy Engel, Dr Cokronegoro, Moch. Tauchid, Amelz, dan H Sirajudin Abbas. Mereka mewakili 11 fraksi di parlemen.

Sehari sebelum penyampaian mosi yang kemudian dikenal sebagai Mosi Integral Natsir, masih ada lagi dua resolusi dari daerah. Dewan Perwakilan Kota Praja Jakarta Raya dan Dewan Perwakilan Daerah Sulawesi Selatan menyatakan keinginan bergabung kembali dengan Republik Indonesia.

Isi Mosi Integral Natsir jelas merupakan undangan bagi pemerintah agar mengambil prakarsa mencari penyelesaian atau sekurang-kurangnya membuat rencana mengatasi gejolak.

Pemerintah, diwakili Wakil Presiden merangkap Perdana Menteri Mohammad Hatta, menyambut mosi dengan tangan terbuka. ”Mosi Integral Natsir kami jadikan pedoman menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi,” ujarnya.

Hatta kemudian membentuk Panitia Persiapan yang terdiri atas utusan semua negara bagian. Mereka bertugas membuat Rancangan Undang-Undang Dasar Sementara sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya pada 19 Mei 1950 diadakan perundingan pemerintah Republik Indonesia Serikat yang mewakili Negara Indonesia Timur dan Sumatera Timur dengan Republik Indonesia. Perundingan itu menghasilkan piagam yang ditandatangani Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat Mohammad Hatta dan Perdana Menteri Republik Indonesia Dr Halim.

Inti piagam tersebut adalah kesepakatan kedua belah pihak membentuk sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 dalam waktu sesingkat mungkin.

Pada 15 Agustus 1950, Presiden Soekarno membacakan Piagam Pembentukan Negara Kesatuan dalam sidang bersama parlemen dan senat Republik Indonesia Serikat. Dua hari kemudian, saat perayaan ulang tahun kelima proklamasi kemerdekaan, Presiden Soekarno mengumumkan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Momen bersejarah itu dikenang sebagai Proklamasi Kedua Republik Indonesia. Dan Mohammad Natsir patut dicatat sebagai sang arsitek utama.

Sumber : Laporan Utama Majalah Tempo Edisi 21/XXXVII/14 – 20 Juli 2008

Saat Mesra M Natsir dengan Bung Karno : Catatan 102 Tahun Mohammad Natsir

Hubungan Natsir dan Soekarno amat akrab di awal kemerdekaan. Kepentingan negara di atas perbedaan pendapat pribadi.

”Bung Natsir, kita ini dulu berpolemik, ya, tapi sekarang jangan kita buka-buka soal itu lagi.”
”Tentu tidak. Dalam menghadapi Belanda, bagaimana pula? Nanti saja.”

Percakapan mesra di antara dua petinggi negeri itu terjadi pada 1946, ketika ibu kota Republik berada di Yogyakarta. Soekarno menjadi presiden, sedangkan Mohammad Natsir menjabat Menteri Pe­ne­rang­an pada kabinet yang dipimpin Perdana Menteri Sutan Sjahrir.

Pada 1930-an kedua bapak bangsa itu pernah terlibat polemik tajam di surat kabar. Soe­karno menganjurkan paham nasionalisme dan mengkritik Islam sebagai ideologi seraya memuji ”sekularisasi” yang dilakukan Mustafa Kemal Ataturk di Turki. Sedangkan Natsir menyayangkan hancurnya Turki Ottoman, sambil menunjukkan akibat-akibat negatifnya. Tulisan-tulisan Natsir jernih dan argumentatif.

Tatkala Indonesia merdeka, keduanya berjumpa lagi. Kali ini bukan di medan gagasan yang abstrak, melainkan di ranah perjuangan yang konkret melawan Belanda. Soekarno menjadi proklamator dan presiden, sedangkan Natsir tiga kali menjadi Menteri Penerangan dalam tiga kabinet Sutan Sjahrir berturut-turut pada 3 Januari 1946 sampai 27 Juni 1947. Jabatan yang sama ia emban dalam kabinet Mohammad Hatta pada 29 Januari 1948 hingga 19 Desember 1948.

Sejak awal, ketika Sjahrir mengusulkan Natsir menjadi Menteri Penerangan, Presiden Soekarno tidak keberatan. Justru ia menyambut dengan mengatakan, ”Hij is de man (bahasa Belanda, artinya dialah orangnya).” Barangkali Soekarno teringat akan pengalamannya ketika berpolemik dan mengakui kepiawaian Natsir dalam menyusun kata-kata.

Di Istana Yogyakarta, Presiden Soekarno kerap mengundang teman dan pejabat Republik untuk sarapan bersama. Natsir termasuk orang yang sering menerima undangan itu. Hubungan keduanya amat dekat dan hangat. Bisa dibilang, tak ada pidato Presiden pada 17 Agustus yang dibuat tanpa melalui persetujuan Natsir, Menteri Penerangan saat itu.

Menjelang 17 Agustus, bila Soekarno mengetahui Natsir tidak berada di Yogyakarta, ia akan memerintahkan stafnya mencari menteri andalan itu. Biasanya Natsir terlebih dulu membuat kerangka pidato. Pada acara sarapan pagi di Istana, ia mempersilakan Soekarno membaca konsep pidato buatannya dan menerangkan apa yang belum jelas.

Bila Soekarno telah menyetujui konsep pidato tersebut, Natsir pulang ke penginapannya dan berkurung selama sehari semalam untuk menuliskan pidato peringatan proklamasi kemerdekaan itu. Setelah selesai, pidato tertulis diserahkan kepada Presiden. Soekarno biasanya menggodok lagi, menyesuaikan pidato itu dengan gaya bahasanya yang khas, dengan kalimat yang bergelombang dan berulang-ulang, tapi isinya tak menyimpang dari konsep asli yang dibuat Natsir.

Pernyataan-pernyataan ­resmi lain yang dibuat Presiden biasanya juga diparaf terlebih dulu oleh Natsir sebagai Menteri Penerangan. ”Kalau Pak Natsir belum paraf, pernyataan Presiden itu tak akan disebarkan,” kata Bachtiar Effendi, ahli politik Islam yang banyak meneliti perihal Masyumi.

Kedekatan Soekarno dan Natsir terlihat pula di saat kritis menjelang agresi militer Belanda kedua. Ketika itu pemerintah mendapat tawaran dari Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru agar Presiden Soekarno meng­ungsi ke India. Nehru akan mengirimkan pesawat untuk menjemput Soekarno di Yogyakarta.

Presiden dan kabinet serta-merta menerima tawaran tersebut. Spontan pula Soekarno meminta Natsir ikut bersamanya pergi ke India. Sayangnya, Belanda lebih dulu menyerbu dan menawan para pemimpin Republik, sedangkan pesawat yang dikirim Nehru terhenti di Singapura.

Namun, sebelum tertawan, Soekarno, Hatta, dan Natsir sempat menyiapkan pesan kepada rakyat Indonesia agar tidak menyerah dan tetap mempertahankan kemerdekaan. Natsir, yang ketika itu terbaring sakit di Rumah Sakit Bethesda, menyelundupkan naskah pidato tersebut melalui Wakil Menteri Penerangan A.R. Baswedan.

Pidato tersebut tak dapat lagi disiarkan melalui radio yang sudah diduduki Belanda. Baswedan lantas meminta pertolongan Mr Sumanang memperbanyak dengan cara menstensil. Di Jakarta, pidato itu akhirnya bisa disiarkan melalui harian Keng Po.

Natsir juga ikut menyusun radiogram yang dikirimkan kepada Menteri Kemakmuran Mr Sjafroeddin Prawiranegara yang sedang berada di Bukittinggi, Sumatera Barat. Radiogram itu berisi kuasa agar Sjafroeddin membentuk pemerintahan darurat di Sumatera.

Radiogram serupa dikirimkan kepada Sudarsono, L.N. Palar, dan A.A. Maramis yang sedang berada di India. Isinya berupa perintah agar mereka mendirikan pemerintahan di pembuangan bila Sjafroeddin gagal membentuk pemerintahan darurat di Sumatera.

Bekas Menteri-Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra mendengar langsung dari Natsir betapa di awal kemerdekaan semua bapak bangsa berjuang tulus mempertahankan Republik yang masih bayi. ”Ketulusan di antara kami amat tinggi dan perbedaan tidak ditonjolkan,” ujar Natsir seperti ditirukan Yusril.

Tatkala berpolemik pada 1930-an, Soekarno dan Natsir sesungguhnya juga saling menghormati pendapat masing-masing dan menjaga tali silaturahmi. Sewaktu Soekarno dituntut di Pengadilan Bandung oleh penjajah Belanda, majalah Pembela Islam yang diasuh Natsir menurun­kan tulisan-tulisan yang membela Soekarno. Salah satunya tulisan tajam dari Haji Agus Salim berjudul ”Hakim, Hukum, dan Keadilan”.

Dalam satu suratnya dari pembuangan di Endeh, Flores, Soe­karno balas memuji lawan diskusinya itu: ”Alangkah baiknya kalau Tuan punya mubalig-mu­balig bermutu tinggi seperti Tuan Natsir.” Tak mengherankan pula bila atas izin Soekarno, surat-surat itu kemudian diterbitkan oleh Pembela Islam dalam bentuk brosur berjudul: ”Surat-surat dari Endeh”.

Puncak kemesraan hubungan Soekarno dan Natsir terlihat pada saat pengajuan mosi kembali ke negara kesatuan oleh Natsir di parlemen Republik Indonesia Serikat. Sebagai Ketua Fraksi Masyumi, Natsir mengusulkan agar negara-negara bagian yang tergabung dalam Republik Indonesia Serikat membubarkan diri dan kemudian bergabung lagi dalam Republik Indonesia.

Saat berdebat di parlemen, Natsir memuji-muji mutu dan kepribadian Soekarno dan Hatta sebagai negarawan dan pemimpin nasional. Dan ia mengusulkan agar keduanya dipilih kembali sebagai Presiden dan Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk membentuk negara kesatuan itu, dibuat Panitia Persiap­an yang terdiri atas utusan semua negara bagian. Dalam panitia itu, Mr Sjafroeddin Prawira­negara dari Masyumi mengusulkan agar di masa peralihan sebaiknya dibentuk kabinet presidentil. Tujuannya agar tercipta stabilitas pemerintahan, mengingat ketika itu belum ada undang-undang pemilihan umum yang menjadi syarat mutlak kabinet parlementer.

Namun usul itu ditolak. Masyumi kalah suara menghadapi Partai­ Nasional Indonesia dan Partai Sosialis Indonesia yang masih menginginkan sistem parlementer. Keputusan itu tak cuma mengecewakan Masyumi,­ tapi juga Soekarno, yang kewenangannya sebagai presiden di sistem pe­merintahan parlementer amat terbatas.

Maka, ketika mosi kembali ke negara kesatuan berhasil memenangi suara mayoritas di parlemen, Soekarno tak ragu menjawab pertanyaan wartawan tentang siapa yang akan memimpin kabinet. ”Natsir dari Masyumi karena mereka mempunyai konsepsi untuk menyelamatkan Republik melalui konstitusi.” Mosi itu sekarang dikenal sebagai Mosi Integral karena mengembalikan Indonesia dari negara serikat menjadi negara kesatuan.

Natsir pun menjadi perdana menteri. Dia memilih Sultan Hamengku Buwono IX sebagai wakil perdana menteri. Saat membentuk kabinet, ia menghadapi kesulitan karena Partai Nasional Indonesia dan Partai Komunis Indonesia tak mendukung. Hampir saja ia menyerahkan mandat kembali kepada Presiden. Tapi Soekarno—sebagai sesepuh Partai Nasional Indonesia—tetap mendukungnya dan memintanya membentuk kabinet tanpa partai itu.

Akhirnya Natsir membentuk kabinet yang terdiri atas 18 menteri. Kabinet ini dikenal sebagai zakenkabinet alias kabinet ahli lantaran orang-orangnya dipilih sesuai dengan keahlian masing-masing ketimbang pertimbangan perwakilan partai.

Sayangnya, Kabinet Natsir hanya berumur tujuh bulan. Ironis sekali, terpilihnya Natsir menjadi perdana menteri justru menjadi awal retaknya hubungannya dengan Presiden Soekarno.

Sumber : Laporan Utama Majalah Tempo Edisi 21/XXXVII/14 – 20 Juli 2008

Datuk Sinaro Panjang Buya Dr. Mohammad Natsir, Pahlawan Pemersatu Nusantara

Bismillahirrahmanirrahiim

Apa jadinya negeri ini jikalau Pak Natsir tidak mengambil langkah tepat dan brilliant lewat sebuah mosi integralnya ? Indonesia yang kala itu terpecah belah dan menjadi boneka belanda, bisa jadi saat ini masih akan menyandang status boneka belanda. Alhamdulillah pada akhirnya Allah SWT menunjukkan sebuah jalan persatuan melalui perjuangan gigih Dr. Mohammad Natsir hingga terwujudlah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemberian gelar itu diharapkan akan mampu menjernihkan pandangan sejarah yang telah menstigmatisasi Natsir sebagai pemberontak.

Mosi Integral, dengan tokoh kuncinya Mohammad Natsir diakui oleh berbagai kalangan pemerhati politik dari dalam dan luar negeri sebagai prestasi paling gemilang dan monumental yang pernah dicapai oleh Parlemen Indonesia. Sayangnya dalam perjalanannya prestasi parlemen yang begitu tinggi nilainya itu bagai dilupakan sejarah. Sedangkan tokoh kuncinya Natsir, bagai hilang dari catatan sejarah Republik Indonesia.

Mosi integral sebuah keharusan sejarah
Mosi ini tidak lahir begitu saja. Terjadinya perdebatan di Parlemen Sementara Republik Indonesia Serikat (RIS) adalah merupakan titik kulminasi aspirasi masyarakat Indonesia yang kecewa terhadap hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung di Den Haag, Belanda, 23 Agustus-2 November 1949. Pihak yang termasuk menolak hasil KMB adalah Natsir yang waktu itu Menteri Penerangan (Menpen) dan Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim. Natsir menolak jabatan Menpen dan memilih berkonsentrasi memimpin Fraksi Masyumi di DPR-RIS. Salah satu alasan Natsir menolak jabatan itu adalah karena ia tak setuju Irian Barat tak dimasukkan ke dalam RIS.

Perdana Menteri (PM) RIS Mohammad Hatta menugaskan Natsir dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX melakukan lobi untuk menyelesaikan berbagai krisis di daerah. Pengalaman keliling daerah menambah jaringan Natsir. Selain itu, kecakapannya berunding dengan para pemimpin fraksi di Parlemen RIS, seperti IJ Kasimo dari Fraksi Partai Katolik dan AM Tambunan dari Partai Kristen, telah mendorong Natsir ke satu kesimpulan, negara-negara bagian itu mau membubarkan diri untuk bersatu dengan Yogya (maksudnya RI) asal jangan disuruh bubar sendiri.

Lobi Natsir ke pimpinan fraksi di Parlemen Sementara RIS dan pendekatannya ke daerah- daerah lalu ia formulasikan dalam dua kata ”Mosi Integral” dan disampaikan ke Parlemen 3 April 1950. Mosi diterima baik oleh pemerintah dan PM Mohammad Hatta menegaskan akan menggunakan mosi integral sebagai pedoman dalam memecahkan persoalan.

Mosi integral ini merupakan pijakan sejarah yang mahal dalam membangun kesatuan nasional Indonesia hingga kini.

Pak Natsir dan Gelar Pahlawan Nasional

Sesungguhnya dengan gelar atau tanpa gelar pahlawan pak Natsir tetaplah seorang Pahlawan Besar di hati ummat dan di tengah bangsa ini. Lebih dari itu pak natsir telah diakui oleh dunia internasional sebagai salah satu Pemimpin Islam terkemuka yang pernah dilahirkan oleh sejarah.

Keluarga Besar Bulan Bintang telah sejak lama memperjuangkan agar Pak Natsir diangkat sebagai pahlawan nasional namun meski terkesan terlambat pemberian gelar pahlawan pada tanggal 7 Nopember 2008 kemarin adalah sebuah momen penting yang seharusnya kita syukuri. Pak Natsir ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional bersama dengan Tokoh Sentral Pertempuran 10 Nopember Surabaya Bung Tomo dan Tokoh Persatuan Umat Islam (PUI) KH Abdul Halim.

DPP Partai Bulan Bintang menggelar Tasyakuran khusus terkait pemberian gelar pahlawan nasional bagi Natsir, di Jakarta, Jumat kemarin.

Ketua Dewan Syuro Yusril Ihza Mahendra mengaku bangga dan bersyukur. Stigma negatif dalam sejarah Indonesia atas Natsir, menurutnya, sangat tidak beralasan. Mengingat pembentuk kabinet pertama RI ini merupakan sosok yang sangat banyak memberikan kontribusi dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Pak Natsir dengan gagasan ‘politik bebas aktif’, telah menjadi pedoman bagi Indonesia dalam menjalankan kebijakan politik luar negerinya dan berkat jasa beliaulah Indonesia berhasil kembali ke pangkuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Almarhum merupakan sosok yang sudah lama menjadi panutan Partai Bulan Bintang. Nilai-nilai serta ajarannya menjadi inspirasi bagi kami dalam membangun bangsa ini,” ujarnya.

Stigmatisasi Sejarah Vs. Pelurusan Sejarah

Terkait stigmatisasi sejarah bahwa PRRI adalah sebuah kudeta dan pemberontakan Ketua Majelis Syuro itu menegaskan : “Mana mungkin seorang Natsir jadi pemberontak? Dia orang yang santun, bahkan hidupnya sangat bersahaja,” tegas Yusril.

“PRRI bukanlah pemberontakan, tapi hanya sebuah peristiwa politik dan masih dalam konteks NKRI. Sebagai oposisi terhadap penolakannya atas pembentukan Kabinet Djuanda yang dianggap inkonstitusional,”. Perjuangan Pak Natsir dan PRRI justru belakangan menjadi inspirasi yang diimplementasikan dalam bentuk otonomi daerah.

Bang Yusril juga menambahkan, sosok Pak Natsir sangat membekas pada dirinya, karena ia pernah berguru kepadanya. “Beliau itu orangnya santun, ramah, hidupnya pun sangat bersahaja. Maka beliau bisa dijadikan suri tauladan buat bangsa ini,” imbuhnya.

Sejarawan Anhar Gonggong mengatakan, penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Perdana Menteri di era 50an Mohammad Natsir membuka ruang untuk menilai sejarah Indonesia.

“Bagi saya yang sekarang ini dilakukan pemerintah adalah justru membuka ruang untuk menilai kembali sejarah itu sendiri, itu yang penting,” kata Anhar di Istana Negara Jakarta, seusai menghadiri upacara penyerahan gelar pahlawan nasional kepada Natsir.

Namun, menurut Anhar, ada kesalahan sejumlah pihak dalam melihat sosok Natsir. “Kesalahan itu pertama seakan-akan ia anti Pancasila. Tidak, dia justru pernah menerangkan Pancasila dengan bagus di Pakistan sebagai dasar negara,” ujarnya.

Menurut Anhar, Natsir tidak melawan NKRI, perselisihan yang terjadi adalah akibat pertentangan politik. “Dia tidak menentang RI, jangan menyamakan antara pemerintah dan negara, itu dua hal yang berbeda. Natsir justru ingin menegakkan sesuatu yang menurut dia ukurannya lebih baik dari apa yg dilakukan pemerintah,” katanya.

Anhar mengatakan bahwa Natsir tidak mendirikan negara Islam namun mendirikan negara atas dasar syariah Islam kalau itu dikehendaki secara mayoritas, tapi kalau mayoritas tidak mengkehendaki dia juga tidak mau.

Momen Kebangkitan Pergerakan Islam.

Anugerah Pahlawan Nasional telah disandang oleh Sang Datuk Sinaro Panjang, Dr. Mohammad Natsir, semoga menjadi titik balik bagi upaya pelurusan sejarah dimasa- masa sekarang dan masa yang akan datang.

Lebih dari itu inilah momen penting yang diharapkan bisa menjadi penggelora kebangkitan pergerakan Islam demi kejayaan nusa, bangsa dan agama…Wallahu A’lam

Sumber :

1. Jelang Seabad Pak Natsir Pahlawan di Hati Ummat, badrut tamam gaffas, http://bulanbintang.wordpress.com/about/natsir-on-5-jelang-satu-abad/
2. Datuk Sinaro Panjang Dr. Mohammad Natsir, badrut tamam gaffas, http://bulanbintang.wordpress.com/2008/11/08/datuk-sinaro-panjang-dr-mohammad-natsir-pahlawan-pemersatu-nusantara/