Saat Mesra M Natsir dengan Bung Karno : Catatan 102 Tahun Mohammad Natsir

Hubungan Natsir dan Soekarno amat akrab di awal kemerdekaan. Kepentingan negara di atas perbedaan pendapat pribadi.

”Bung Natsir, kita ini dulu berpolemik, ya, tapi sekarang jangan kita buka-buka soal itu lagi.”
”Tentu tidak. Dalam menghadapi Belanda, bagaimana pula? Nanti saja.”

Percakapan mesra di antara dua petinggi negeri itu terjadi pada 1946, ketika ibu kota Republik berada di Yogyakarta. Soekarno menjadi presiden, sedangkan Mohammad Natsir menjabat Menteri Pe­ne­rang­an pada kabinet yang dipimpin Perdana Menteri Sutan Sjahrir.

Pada 1930-an kedua bapak bangsa itu pernah terlibat polemik tajam di surat kabar. Soe­karno menganjurkan paham nasionalisme dan mengkritik Islam sebagai ideologi seraya memuji ”sekularisasi” yang dilakukan Mustafa Kemal Ataturk di Turki. Sedangkan Natsir menyayangkan hancurnya Turki Ottoman, sambil menunjukkan akibat-akibat negatifnya. Tulisan-tulisan Natsir jernih dan argumentatif.

Tatkala Indonesia merdeka, keduanya berjumpa lagi. Kali ini bukan di medan gagasan yang abstrak, melainkan di ranah perjuangan yang konkret melawan Belanda. Soekarno menjadi proklamator dan presiden, sedangkan Natsir tiga kali menjadi Menteri Penerangan dalam tiga kabinet Sutan Sjahrir berturut-turut pada 3 Januari 1946 sampai 27 Juni 1947. Jabatan yang sama ia emban dalam kabinet Mohammad Hatta pada 29 Januari 1948 hingga 19 Desember 1948.

Sejak awal, ketika Sjahrir mengusulkan Natsir menjadi Menteri Penerangan, Presiden Soekarno tidak keberatan. Justru ia menyambut dengan mengatakan, ”Hij is de man (bahasa Belanda, artinya dialah orangnya).” Barangkali Soekarno teringat akan pengalamannya ketika berpolemik dan mengakui kepiawaian Natsir dalam menyusun kata-kata.

Di Istana Yogyakarta, Presiden Soekarno kerap mengundang teman dan pejabat Republik untuk sarapan bersama. Natsir termasuk orang yang sering menerima undangan itu. Hubungan keduanya amat dekat dan hangat. Bisa dibilang, tak ada pidato Presiden pada 17 Agustus yang dibuat tanpa melalui persetujuan Natsir, Menteri Penerangan saat itu.

Menjelang 17 Agustus, bila Soekarno mengetahui Natsir tidak berada di Yogyakarta, ia akan memerintahkan stafnya mencari menteri andalan itu. Biasanya Natsir terlebih dulu membuat kerangka pidato. Pada acara sarapan pagi di Istana, ia mempersilakan Soekarno membaca konsep pidato buatannya dan menerangkan apa yang belum jelas.

Bila Soekarno telah menyetujui konsep pidato tersebut, Natsir pulang ke penginapannya dan berkurung selama sehari semalam untuk menuliskan pidato peringatan proklamasi kemerdekaan itu. Setelah selesai, pidato tertulis diserahkan kepada Presiden. Soekarno biasanya menggodok lagi, menyesuaikan pidato itu dengan gaya bahasanya yang khas, dengan kalimat yang bergelombang dan berulang-ulang, tapi isinya tak menyimpang dari konsep asli yang dibuat Natsir.

Pernyataan-pernyataan ­resmi lain yang dibuat Presiden biasanya juga diparaf terlebih dulu oleh Natsir sebagai Menteri Penerangan. ”Kalau Pak Natsir belum paraf, pernyataan Presiden itu tak akan disebarkan,” kata Bachtiar Effendi, ahli politik Islam yang banyak meneliti perihal Masyumi.

Kedekatan Soekarno dan Natsir terlihat pula di saat kritis menjelang agresi militer Belanda kedua. Ketika itu pemerintah mendapat tawaran dari Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru agar Presiden Soekarno meng­ungsi ke India. Nehru akan mengirimkan pesawat untuk menjemput Soekarno di Yogyakarta.

Presiden dan kabinet serta-merta menerima tawaran tersebut. Spontan pula Soekarno meminta Natsir ikut bersamanya pergi ke India. Sayangnya, Belanda lebih dulu menyerbu dan menawan para pemimpin Republik, sedangkan pesawat yang dikirim Nehru terhenti di Singapura.

Namun, sebelum tertawan, Soekarno, Hatta, dan Natsir sempat menyiapkan pesan kepada rakyat Indonesia agar tidak menyerah dan tetap mempertahankan kemerdekaan. Natsir, yang ketika itu terbaring sakit di Rumah Sakit Bethesda, menyelundupkan naskah pidato tersebut melalui Wakil Menteri Penerangan A.R. Baswedan.

Pidato tersebut tak dapat lagi disiarkan melalui radio yang sudah diduduki Belanda. Baswedan lantas meminta pertolongan Mr Sumanang memperbanyak dengan cara menstensil. Di Jakarta, pidato itu akhirnya bisa disiarkan melalui harian Keng Po.

Natsir juga ikut menyusun radiogram yang dikirimkan kepada Menteri Kemakmuran Mr Sjafroeddin Prawiranegara yang sedang berada di Bukittinggi, Sumatera Barat. Radiogram itu berisi kuasa agar Sjafroeddin membentuk pemerintahan darurat di Sumatera.

Radiogram serupa dikirimkan kepada Sudarsono, L.N. Palar, dan A.A. Maramis yang sedang berada di India. Isinya berupa perintah agar mereka mendirikan pemerintahan di pembuangan bila Sjafroeddin gagal membentuk pemerintahan darurat di Sumatera.

Bekas Menteri-Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra mendengar langsung dari Natsir betapa di awal kemerdekaan semua bapak bangsa berjuang tulus mempertahankan Republik yang masih bayi. ”Ketulusan di antara kami amat tinggi dan perbedaan tidak ditonjolkan,” ujar Natsir seperti ditirukan Yusril.

Tatkala berpolemik pada 1930-an, Soekarno dan Natsir sesungguhnya juga saling menghormati pendapat masing-masing dan menjaga tali silaturahmi. Sewaktu Soekarno dituntut di Pengadilan Bandung oleh penjajah Belanda, majalah Pembela Islam yang diasuh Natsir menurun­kan tulisan-tulisan yang membela Soekarno. Salah satunya tulisan tajam dari Haji Agus Salim berjudul ”Hakim, Hukum, dan Keadilan”.

Dalam satu suratnya dari pembuangan di Endeh, Flores, Soe­karno balas memuji lawan diskusinya itu: ”Alangkah baiknya kalau Tuan punya mubalig-mu­balig bermutu tinggi seperti Tuan Natsir.” Tak mengherankan pula bila atas izin Soekarno, surat-surat itu kemudian diterbitkan oleh Pembela Islam dalam bentuk brosur berjudul: ”Surat-surat dari Endeh”.

Puncak kemesraan hubungan Soekarno dan Natsir terlihat pada saat pengajuan mosi kembali ke negara kesatuan oleh Natsir di parlemen Republik Indonesia Serikat. Sebagai Ketua Fraksi Masyumi, Natsir mengusulkan agar negara-negara bagian yang tergabung dalam Republik Indonesia Serikat membubarkan diri dan kemudian bergabung lagi dalam Republik Indonesia.

Saat berdebat di parlemen, Natsir memuji-muji mutu dan kepribadian Soekarno dan Hatta sebagai negarawan dan pemimpin nasional. Dan ia mengusulkan agar keduanya dipilih kembali sebagai Presiden dan Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk membentuk negara kesatuan itu, dibuat Panitia Persiap­an yang terdiri atas utusan semua negara bagian. Dalam panitia itu, Mr Sjafroeddin Prawira­negara dari Masyumi mengusulkan agar di masa peralihan sebaiknya dibentuk kabinet presidentil. Tujuannya agar tercipta stabilitas pemerintahan, mengingat ketika itu belum ada undang-undang pemilihan umum yang menjadi syarat mutlak kabinet parlementer.

Namun usul itu ditolak. Masyumi kalah suara menghadapi Partai­ Nasional Indonesia dan Partai Sosialis Indonesia yang masih menginginkan sistem parlementer. Keputusan itu tak cuma mengecewakan Masyumi,­ tapi juga Soekarno, yang kewenangannya sebagai presiden di sistem pe­merintahan parlementer amat terbatas.

Maka, ketika mosi kembali ke negara kesatuan berhasil memenangi suara mayoritas di parlemen, Soekarno tak ragu menjawab pertanyaan wartawan tentang siapa yang akan memimpin kabinet. ”Natsir dari Masyumi karena mereka mempunyai konsepsi untuk menyelamatkan Republik melalui konstitusi.” Mosi itu sekarang dikenal sebagai Mosi Integral karena mengembalikan Indonesia dari negara serikat menjadi negara kesatuan.

Natsir pun menjadi perdana menteri. Dia memilih Sultan Hamengku Buwono IX sebagai wakil perdana menteri. Saat membentuk kabinet, ia menghadapi kesulitan karena Partai Nasional Indonesia dan Partai Komunis Indonesia tak mendukung. Hampir saja ia menyerahkan mandat kembali kepada Presiden. Tapi Soekarno—sebagai sesepuh Partai Nasional Indonesia—tetap mendukungnya dan memintanya membentuk kabinet tanpa partai itu.

Akhirnya Natsir membentuk kabinet yang terdiri atas 18 menteri. Kabinet ini dikenal sebagai zakenkabinet alias kabinet ahli lantaran orang-orangnya dipilih sesuai dengan keahlian masing-masing ketimbang pertimbangan perwakilan partai.

Sayangnya, Kabinet Natsir hanya berumur tujuh bulan. Ironis sekali, terpilihnya Natsir menjadi perdana menteri justru menjadi awal retaknya hubungannya dengan Presiden Soekarno.

Sumber : Laporan Utama Majalah Tempo Edisi 21/XXXVII/14 – 20 Juli 2008