Aktivitas M Natsir di Petisi 50 menunjukkan beliau sang demokrat sejati : Catatan 102 Mohammad Natsir

Suara kritis Natsir tak lekang oleh usia tua. Aktivitasnya di Petisi 50 menunjukkan ia demokrat sejati.

UDARA sejuk Turki di akhir April 1980 tak sanggup mendi­nginkan pikiran Mohammad Natsir. Presiden Liga Musim Sedunia yang sedang memimpin sidang membahas konflik etnis Yunani dan Turki di Siprus ini mendadak jatuh sakit. Dokter tak menemukan gejala mencurigakan di tubuh laki-laki 72 tahun itu.

Rupanya Natsir memikirkan politik di dalam negeri. ”Pikiran saya terganggu oleh pidato Soeharto,” kata Natsir setiba di Jakarta, seperti diceritakan Andi Mappatehang Fatwa kepada Tempo akhir Juni lalu.

Pidato yang merisaukan Natsir adalah ceramah tambahan Pre­siden Soeharto tanpa teks di muka Rapat Pimpinan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di Pekanbaru, Riau, 27 Maret 1980. Soe­harto berbicara tentang asas tung­gal Pancasila yang, menurut dia, di masa lalu dirongrong oleh ideologi-ideologi lain dan partai politik.

Soeharto meminta ABRI mendukung Golkar dalam pemilihan umum. Tahun 1980 adalah puncak perseteruan dua faksi di tubuh ABRI. Satu kelompok—yang menikmati kekuasaan dengan memangku pelbagai jabatan publik—mendukung Soeharto, kelompok lain menentang gagasan ini dan menginginkan ABRI netral.

Tiga pekan kemudian, 16 April 1980, Soeharto menegaskan kembali seruannya di Markas ABRI Cijantung, Jakarta Timur. Ucapan Soeharto yang terkenal: ”Lebih baik kami culik satu dari dua pertiga anggota MPR yang akan melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 agar tidak terjadi kuorum.” Satu kalimat lain yang menunjukkan sikapnya sebagai otokrat: ”Yang mengkritik saya berarti mengkritik Pancasila.”

Selain itu, sekelompok jenderal purnawirawan gundah. Bekas pemimpin ABRI yang tergabung dalam Forum Studi dan Komunikasi Angkatan Darat lalu berkumpul di gedung Grahadi di kawasan Semanggi. Mereka mengundang tokoh dan aktivis sipil untuk membahas pidato itu. A.M. Fatwa ikut hadir. Ketika itu dia pegawai kantor pemerintah daerah Jakarta yang dipecat karena sering berdakwah mengkritik pemerintah.

Pertemuan 5 Mei 1980 itu menyimpulkan: Soeharto perlu di­tanya soal isi pidatonya. A.M. Fatwa bersama aktivis muda lain lalu bergerilya mengumpulkan tanda tangan sejumlah tokoh untuk mendukung enam butir ”Pernyataan Keprihatinan”. Yang menyusun adalah Slamet Bratana­-ta, Menteri Pertambangan kabinet pertama Orde Baru.

Pucuk dicita ulam tiba, Natsir langsung teken ketika disodori pernyataan itu. Fatwa berhasil mengumpulkan 50 tanda tangan tokoh tentara, polisi, anggota parlemen, dosen, birokrat, bekas pejabat, pengusaha, dan aktivis. Supaya konstitusional, yang bertanya kepada Soeharto semestinya Dewan Perwakilan Rakyat. Media massa waktu itu dilarang menyiarkan suara kelompok oposisi. Maka berduyunlah 30 dari 50 orang penanda tangan itu ke Senayan, 13 Mei 1980.

Natsir didaulat menyampaikan maksud mereka menyambangi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daryatmo. Chris Siner Key Timu, bekas Pembantu Rektor III Universitas Atma Jaya, Jakarta, mengisahkan kembali pidato mantan perdana menteri Natsir yang dianggapnya sangat bijak. ”Bagi seorang presiden, pidato lisan atau tertulis sama nilainya di mata masyarakat. Kami ingin bertanya apa maksud pidato itu.”

Pernyataan itu menuai reaksi keras pemerintah. Soeharto menjawabnya lewat surat ke Dewan tanggal 1 Juni. Ali Moertopo, Komandan Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, menganggap pernyataan itu menyinggung pemerintah karena menyi­ratkan usul pergantian pemimpin nasional.

Dari Ali Moertopo jugalah nama ”Petisi 50” berasal. Padahal para tokoh yang prihatin itu membuat pernyataan atas nama Lembaga Kesadaran Berkonstitusi—sebuah forum yang didirikan pada 1978 oleh A.H. Nasution dan Muhammad Hatta. Barangkali karena lebih singkat dan gampang diingat, nama Petisi 50 lebih dikenal publik sampai sekarang.

Petisi 50 dianggap ”musuh utama” pemerintah Soeharto. Para tokohnya menjalani hidup yang sulit. Bisnis keluarga mereka kocar-kacir karena tak bisa mendapatkan kredit bank. Bahkan beredar kabar Soeharto ingin mengirim mereka ke Pulau Buru—pulau di Maluku yang menjadi gulag tahanan politik pengikut Partai Komunis Indonesia. Namun rencana itu konon digagalkan Jenderal M. Jusuf, Panglima ABRI yang menentang tentara berpolitik. ”Sewaktu dimintai konfirmasi, Pak Jusuf tak menyangkal,” kata Chris Siner, laki-laki asal Flores kelahiran 1939.

Karena dianggap menyeret-nyeret Natsir dalam Petisi, A.M. Fatwa dikecam aktivis Himpunan Mahasiswa Islam dan pengikut Masyumi—partai Natsir yang dibubarkan Soekarno. ”Aktivis HMI sudah banyak yang menjadi pejabat. Mereka merasa terancam dengan Petisi itu,” kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat yang kini 69 tahun itu.

Penanda tangan Petisi 50 juga terkena cekal. Natsir, pemimpin sejumlah organisasi muslim dunia, batal menghadiri pelbagai konferensi di negara-negara lain. Ia sudah biasa dengan perlakuan buruk pemerintah. Ia pernah bentrok dengan Soekarno soal ga­gasan Nasakom. Sewaktu pengumuman cekal pemerintah Soeharto diumumkan, Natsir hanya berujar, ”Mungkin karena sudah tua, mereka takut saya nyasar.”

Sikap Natsir yang sebenarnya ia tuliskan dalam buku Indonesia di Persimpangan Jalan (1984). Tindakan itu, tulisnya: suatu kebiasaan yang kita temui dalam sistem diktator atau feodal abad pertengahan. Itu puncak kegusaran Natsir yang dikenal lemah lembut. Semua orang dekatnya bersaksi Natsir tak pernah menggunjing atau memaki orang lain.

Meski dicekal dan rumah-rumah mereka diawasi intel, anggota Petisi 50 tak surut. Mereka rutin bertemu setiap Selasa sore di rumah Ali Sadikin, bekas Gubernur Jakarta yang menjadi motor kelompok ini. ”Meski tak rutin, Pak Natsir sering datang,” kata Fatwa. ”Dia juga menjadi donatur Petisi.”

Pertemuan rutin itu berlangsung lebih dari 20 tahun. Setiap Selasa mereka berdiskusi dan bertukar gagasan tentang soal-soal kenegaraan atau membahas situasi politik. Setiap 17 Agustus pada peringatan kemerdekaan, Petisi mengeluarkan maklumat atau memorandum yang isinya mengkritik kebijakan-kebijakan ekonomi-politik Orde Baru.

Petisi, menurut Chris, menjadi tempat pertemuan kembali para tokoh pendiri bangsa. Padahal sekali waktu Ali Sadikin pernah marah besar kepada Natsir karena menentang kebijakannya melegalkan judi dan melokalisasi pelacur di Kramat Tunggak. ”Kalau Pak Natsir ke luar rumah harus pakai helikopter, karena jalan Jakarta saya bangun dari uang judi,” ujar Ali Sadikin. Natsir tak bereaksi.

Chris dan Fatwa mengenang, Natsir adalah seorang demokrat sampai ke tulang sumsum. Suatu kali dalam diskusi, Sjafroeddin Prawiranegara berkata, dalam de­mokrasi, paham komunis se­kalipun tak bisa dilarang. Reaksi Natsir, diceritakan Chris Siner, ”Kalau komunisme tidak baik, kita hadang paham itu lewat pemilu.”

Meski ia ulama zuhud, pendiri partai Islam terbesar pada 1950, Chris tak pernah mendengar Natsir mendesakkan pandangannya tentang Islam. Sekali Natsir berkata kepada Chris yang Katolik, ”Bagi saya nilai-nilai Islam itu inspirasi. Akan saya perjuangkan nilai-nilai itu secara demokratis.”

Satu warisan Natsir yang terkenal, yang lahir manakala diskusi Petisi 50 berlangsung panas dan runcing: kita sepakat untuk tidak sepakat.

Sumber :
"Berpetisi tanpa caci maki" , Laporan Utama Majalah Tempo Edisi 21/XXXVII/14 – 20 Juli 2008