Mohammad Natsir Generator Lapangan Dakwah

Setelah Soekarno melarang Masyumi dan Soeharto menolak memulihkannya, Natsir mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Giat bersuara antisekularisasi.

Azan magrib bersenandung di ujung hi­ruk-pikuk Tanah Abang, Jakarta. Kios dan toko di jan­tung dagang itu baru saja me­ngunci pintu. Seruan muazin tersiar dari pengeras suara Masjid Al-Munawwarah, Jalan Kampung Bali I, Rabu dua pekan lalu. Masjid 20 x 15 meter ini berjarak seratus meter dari pusat niaga. Likuran pria segera membangun dua saf salat.

Pada gang empat meter, masjid dua lantai itu menyimpan titik penting perjalanan sejarah Mohammad Natsir. Di sini, 41 tahun lalu, persisnya 27 Februari 1967, Natsir mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Lembaga penyeru akidah dan nilai Islam ini tercatat dalam Akta Notaris Syahrim Abdul Manan Nomor 4, tanggal 9 Mei 1967. Sejumlah tokoh Masyumi punya andil.

Mereka bekas Menteri Agama H M. Rasjidi, bekas Menteri Luar Negeri Mohammad Roem, dan bekas Presiden Pemerintah­an Darurat Republik Indonesia-Gubernur Bank Sentral Sjafroe­din Prawiranegara. Ada bekas perdana menteri Burhanuddin Ha­rahap; Kasman Singodime­djo; Osman Raliby; Yunan Nasution; dan bekas Duta Besar untuk Irak, Datuk Palimo Kayo. ”Di Dewan Dakwah Pak Natsir berpolitik melalui dakwah,” kata Ketua Umum Dewan Dakwah Syuhada Bahri, 54 tahun.

Sebelumnya, kata Syuhada, sa­at memimpin Masyumi, Natsir berdakwah di medan politik. Dewan Dakwah lahir tujuh bulan setelah Natsir keluar dari penjara di Jalan Keagungan, Jakarta, akibat Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta. Keterlibatan Natsir dalam ”pemberontakan” ini mendorong Presiden Soekarno memberangus Masyumi pada 1960. Januari 1967, bekas petinggi Masyumi meminta Orde Baru merehabilitasi partai ber­asas Islam ini. Tapi Soeharto menolak.

Menurut Yusril Ihza Mahen­dra, penulis disertasi yang membandingkan Masyumi dengan Jamaat al-Islami Pakistan, Dewan Dakwah lahir untuk melanjutkan napas hidup dakwah. Saat mendirikan Masyumi pada 1945, Natsir memang mendedikasikan partai untuk Islam. Jadi, kata dia, meski Masyumi tidak lagi ada, Natsir tetap berdakwah.

Ada pendapat yang menyebut Dewan Dakwah lahir karena Nat­sir ingin membendung giatnya penyebaran agama selain Islam, ter­utama Kristen. Yusril menye­but, saat itu, organisasi Islam yang lahir lebih dulu kurang peduli terhadap soal ini. Tapi Amien Rais, bekas Ketua Umum Peng­urus Pusat Muhammadiyah yang dekat ­de­ngan Natsir, menyatakan tak setuju atas persepsi ini. ”Saya ki­ra bukan karena Kristen,” katanya.

Bagi Amien, dakwah sudah mendarah daging dalam tubuh Natsir. Penyebaran Kristen tak men­jadi faktor penting, meski sikap keras Natsir terhadap Gereja tampak menjelang kedatang­an Paus Yohanes Paulus II ke Indonesia Pada 1989. Ia bersama Ra­sjidi, KH Masjkur, dan KH Rusli Abdul Wahid mengirim surat ke Vatikan. Isinya, meminta Paus tidak menyalahgunakan diakonia, pelayanan masyarakat, untuk mengkristenkan orang. Pada 1976 pemimpin Islam, Katolik, dan Kristen dalam konferensi internasional tentang misi Kristen serta dakwah Islam di Chambessy, Swiss, sepakat untuk tidak saling memurtadkan.

Di Munawwarah, tokoh Ma­s­yumi itu membuat daftar masalah dakwah Islam. Salah satunya, perlu membangun sistem, mutu, dan teknik dakwah Islam. Mereka merumuskan program kerja melatih mubalig (penceramah agama) dan calon mubalig. Dewan Dakwah juga membuat riset penyokong dakwah. Aneka buku, majalah, dan brosur dicetak untuk membekali juru dakwah ilmu keagamaan serta ilmu pengetahuan umum.

Dewan Dakwah membangun strategi dakwah di semua lini, termasuk sekolah, kampus, pesantren, dan daerah terpencil di Indonesia. Natsir ingin Dewan Dakwah menggarap lapangan dakwah yang tidak dikerjakan Nah­dlatul Ulama, Muhammadi­yah, dan Persatuan Islam. Menu­rut­ ­Sy­uhada, Dewan Dakwah jus­tru untuk mendukung organisasi Islam itu. ”Kami ibarat generator di belakang rumah, tapi cahayanya menerangi semua ­ruang,” katanya.

Natsir melihat, Indonesia awal Orde Baru masuk fase dijauhkannya masyarakat dari urusan ideologi dan politik. Natsir dan kalangan Dewan Dakwah cemas akan sekularisasi yang menggila. Ini merujuk pada Nurcholish Madjid, yang mengusung pembaruan Islam berkredo ”Islam yes, partai politik Islam no”. Buku Ahmad Wahib, Pergolakan Pemikiran Islam, dan buku tulisan bekas Rektor Institut Agama Islam Negeri Jakarta Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, dianggap turut menyuburkan sekularisasi.

Di panggung dunia, Natsir bukan orang kemarin sore. Pada 1957 ia pernah memimpin sidang Muktamar Alam Islami atau Kongres Islam Dunia di Damaskus, Suriah. Nama Natsir kian moncer di forum dunia Islam setelah mendirikan Dewan Dakwah. Pada 1967 ia wakil Presiden Muktamar Alam Islami yang bermarkas di Karachi, Pakistan. Pada 1969 Natsir menjadi anggota World Muslim League, Mekkah, Arab Saudi.

Tiga tahun kemudian Natsir menjadi anggota Majlis A’la al-Alam lil Masajid (Dewan Masjid Sedunia), berpusat di Mekkah. Pada 1980 dia menerima penghargaan dari Raja Faisal dari Arab Saudi karena berjasa pada Islam. Pada 1985 menjadi anggota Dewan Pendiri The International Islamic Charitable Foundation, Kuwait. Setahun berikutnya Natsir menjadi anggota Dewan Pendiri The Oxford Centre for Islamic Studies, London, Inggris, dan anggota majelis Umana’ International Islamic, University, Islamabad, Pakistan.

Natsir berkantor di Dewan Dakwah, yang semula ruang bersekat kayu lapis lantai dua Munawwarah. Pada 1973, kata ­Syuhada, Dewan Dakwah pindah ke Jalan Kramat Raya 45, Jakarta. Setahun kemudian pindah ke Jalan Diponegoro 42, rumah Rasjidi. Saat itu, Rasjidi Direktur Kantor Rabithah Alam Islami di Jakarta. Satu setengah tahun kemudian, Natsir memindahkan Dewan Dakwah kembali ke Kramat Raya. Di sana, kini berdiri gedung Dewan Dakwah berlantai delapan dan Masjid Al-Furqon.

Anwar Ibrahim, saat mendu­duki posisi Menteri Pertanian dan Menteri Pendidikan Malaysia pada 1980-an, kerap bertandang ke rumah Natsir di Jalan Cokroaminoto 45, Jakarta, tanpa protokoler. Tapi Yusril Ihza Mahendra, saat masih mahasiswa Hukum Universitas Indonesia, ada­lah orang yang dididik lang­sung oleh Natsir. Mereka aktif di Lem­baga Islam untuk Penelitian dan Pengembangan Masyarakat di Cikini.

Di kantornya di Kramat Raya, tamu Natsir tak berhenti meng­alir. Syuhada, yang lima tahun seruangan dengan Natsir ­sejak 1976, mengisahkan tamu datang dari berbagai penjuru Indonesia, mulai pagi hingga petang. Ke­pentingannya, mulai urusan sekolah, dakwah, permohonan ­bantuan, hingga konsultasi masalah perkawinan. ”Tak sedikit orang dari jauh bertamu sekadar minta nama untuk anaknya,” ujar Syu­hada.

Sumber : Laporan Utama Majalah Tempo Edisi 21/XXXVII/14 – 20 Juli 2008